BANDUNG BARAT (CM) – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD Kabupaten Bandung Barat di Grand Hani Hotel, Kecamatan Lembang, Kamis (10/10). Dalam pengajuan tersebut, RAPBD KBB 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp72,78 miliar, namun Pemkab optimis defisit tersebut dapat tertutupi.
Rencana APBD 2025 Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp2,64 triliun, sementara pengeluaran atau belanjanya tercatat Rp2,71 triliun, sehingga terjadi defisit Rp72,78 miliar. Namun, Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, meyakini angka tersebut masih bisa ditutupi. Hal ini mengingat proyeksi RAPBD 2025 baru berdasarkan asumsi pendapatan yang potensial dan belum menghitung pemasukan tambahan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Total APBD kita sebesar Rp2,64 triliun dengan belanja Rp2,71 triliun, ada defisit Rp72,78 miliar. Tapi, ini belum memasukkan pendapatan dari DAK dan lainnya,” ujar Ade Zakir kepada media usai rapat paripurna.
Ade menjelaskan, pendapatan daerah KBB masih berasal dari dua sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp787,50 miliar dan pendapatan transfer dari pusat serta provinsi sebesar Rp1,85 triliun. “RAPBD 2025 ini betul-betul didukung oleh transfer antar daerah, baik dari pusat maupun provinsi,” katanya.
Untuk mengatasi defisit ini, Pemkab Bandung Barat merencanakan beberapa langkah strategis, seperti rasionalisasi kegiatan dan substitusi anggaran, agar RAPBD tahun 2025 dapat menjadi lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya.
Salah satu indikasi membaiknya kondisi keuangan Pemkab KBB adalah penuntasan utang yang masih tersisa. Menurut Ade, beban utang tahun ini sudah hampir sepenuhnya dilunasi. “Hutang ke PT SMI sebesar Rp285 miliar sudah kita selesaikan. Demikian pula dengan pembayaran hutang tahun 2023 sebesar Rp157 miliar, semuanya sudah lunas,” jelas Ade.
Selain itu, beban hibah kepada KPU untuk penyelenggaraan Pilkada sebesar Rp40 miliar serta Bawaslu sebesar Rp15 miliar, termasuk biaya pengamanan Pilkada, juga telah dirampungkan.
“Tahun depan kita tidak lagi memiliki beban utang yang besar. Ini memberikan peluang bagi APBD kita untuk menjadi lebih baik,” harap Ade.
Dengan membaiknya kondisi APBD, Ade Zakir berharap program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Fokus utama Pemkab pada 2025 akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, khususnya dalam sektor pelayanan dasar dan pengembangan sumber daya manusia.
“Program pembangunan kita pada 2025 masih akan menitikberatkan pada infrastruktur serta peningkatan ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia dan pelayanan dasar juga menjadi prioritas,” kata Ade.
Menurutnya, RAPBD KBB 2025 ini tidak hanya berlaku hingga akhir tahun, tetapi juga sampai tahun 2026. Oleh karena itu, Ade menyebutkan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat yang terpilih dalam Pilkada mendatang harus melanjutkan pelaksanaan RAPBD ini.
“RAPBD ini sudah dirancang hingga 2026, sehingga siapapun yang terpilih nantinya harus menjalankan rencana anggaran ini,” pungkasnya. (DISkominfotik KBB)
