KOTA TASIKMALAYA,( CAMEON ) – Pemberantasan pidana korupsi bukan semata penegakkan hukum. Ada yang lebih penting dari itu, yakni peningkatan kesejahteraan rakyat. Berapa banyak uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tapi malah dikorupsi?
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, Herdwi Witanto, menjelaskan, pemberantasan korupsi dan penanganan hukum harus diletakkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menjaga kelancaran program pembangunan.
“Kami memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintah dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program setrategis pembangunan di Kota Tasikmalaya,” ujarnya dalam sosialisasi tugas dan fungsi Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah, di salah satu hotel, Selasa (23/8).
Menurutnya, instruksi Persiden 7/2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di instansi pemerintah perlu didukung serta dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Dengan demikian, langkah-langkah preventif dalam pencegahan korupsi dapat berjalan efektif dan optimal.
Ia menyebutkan, dalam instruksi tersebut terdapat aksi-aksi yang mesti dilaksanakan instansi terkait, di antaranya evaluasi pelayanan terpadu satu pintu di pemerintahan daerah, adanya koneksi data kependudukan dengan data registrasi dan indetifikasi kendaraan bermotor dan lain-lain. cakrawalamedia.co.id (Edi Mulyana)
