News

Pangdam III Siliwangi Tegaskan TNI Harus Netral di Pilkada

212
×

Pangdam III Siliwangi Tegaskan TNI Harus Netral di Pilkada

Sebarkan artikel ini
Pangdam III Siliwangi Tegaskan TNI Harus Netral di Pilkada

CIMAHI, (CAMEON) – Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI M. Herindra menegaskan seluruh anggota TNI diwajibkan netral dalam Pilkada serentak 2017. Di wilayahnya, Pilkada serentak akan dilaksanakan di Provinsi Banten, Kota Cimahi dan Tasikmalaya.

Ditemui seusai menghadiri simulasi Sistem Pengamanan (Sispam) dalam rangka Pengamanan Pilkada serentak Kota Cimahi 2017 di Brigif 15 Kujang, Rabu (26/10/2016), TNI hanya akan terlibat dalam hal pengamanan Pilkada, bukan terlibat langsung untuk mendukung salah satu pasangan calon.

“Perlu saya tegaskan kepada masyarakat bahwa dengan akan dilaksanakannya Pilkada Banten, Tasikmalaya dan Cimahi, saya sudah mengeluarkan perintah kepada seluruh prajurit Kodam III Siliwangi, “jelas Herindra.

Dalam isi perintahnya, Ia menginginkan kepada seluruh prajurit Kodam III Siliwangi agar meningkatkan kewaspadaan dengan terus memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi maupun indikasi ancaman dan gangguan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada.

Pihaknya pun berjanji akan mem back up penuh seluruh tugas tugas polisi dalam rangka melaksanakan pengamanan pesta demokrasi serta tidak akan terlibat dalam politik praktis dalam bentuk apapun.

“karena politik TNI adalah politik negara, oleh karena itu sudah jelas bahwa prajurit Siliwangi harus berada pada posisi netral dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017, ” katanya.

Herindra meminta kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi tugas Kodam III Siliwangi dalam melaksanakan Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Jabar dan Banten dalam menyelenggarakan Pilkada sekaligus.

Masyarakat, kata dia, dapat melapor kepada instansi TNI terdekat seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil atau Polisi Militer (PM) apabila ada indikasi prajurit TNI yang tidak netral. Tentunya laporan itu harus disertai dengan keterangan identitas prajurit dan ketidaknetralan apa yang telah dilakukannya.

“Bila anggota TNI terbukti terlibat, kita pasti akan melaksanakan proses penyelidikan dan memberi tindakan sesuai dengan apa yang dilakukannya, “ujarnya.

Kota Cimahi itu sendiri merupakan basis militer bahkan kerap dijuluki “Kota Tentara” karena terdapat banyak instansi militer Angkatan Darat. 
Dari luas wilayah sekitar 42 ribu m2, sedikitnya 30 persennya adalah merupakan kawasan militer.

Instansi-instansi tersebut diantaranya adalah Pusat Pendidikan Artileri Medan (Pusdikarmed), Pusat Pendidikan Perhubungan (Pusdikhub), Pusat Pendidikan Pembekalan dan Angkutan (Pusdikbekang), Pusat Pendidikan Jasmani (Pusdikjas), Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom), Pusat Pendidikan Peralatan (Pusdikpal), dan Pusat Pendidikan Pengetahuan Militer Umum (Pusdikpengmilum). cakrawalamedia.co.id (Rizki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *