KOTA TASIK (CM) – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih kerap dihadapkan pada persoalan klasik. Keterbatasan anggaran daerah, tumpang tindih program, hingga lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) membuat tidak semua aspirasi warga bisa terakomodasi.
Padahal, banyak usulan yang disampaikan masyarakat dinilai penting dan mendesak. Kondisi ini kemudian memunculkan anggapan di sebagian warga bahwa Musrenbang hanya sebatas forum diskusi tanpa kepastian tindak lanjut.
Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya menilai, persoalan utama Musrenbang terletak pada minimnya kejelasan pasca-forum. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menghadirkan sistem umpan balik yang transparan agar masyarakat mengetahui nasib setiap usulan yang diajukan.
Mekanisme tersebut dinilai penting agar warga memahami apakah usulan mereka diterima, ditunda, atau tidak dapat direalisasikan, lengkap dengan alasan yang jelas. Transparansi ini diyakini mampu mengikis persepsi negatif terhadap Musrenbang.
DPRD menegaskan, masyarakat sejatinya tidak menuntut seluruh usulan langsung diwujudkan. Namun, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang mutlak dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik.
Ketika aspirasi warga diproses secara terbuka dan akuntabel, rasa memiliki terhadap program pembangunan akan tumbuh. Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan juga dinilai akan semakin kuat.
Dalam konteks tersebut, DPRD Kota Tasikmalaya memposisikan diri sebagai pengawas jalannya Musrenbang sekaligus pengawal aspirasi agar tidak terhenti di meja birokrasi.
Sementara itu, Kecamatan Kawalu dan Mangkubumi dinilai memiliki keunggulan dibanding wilayah perkotaan lain di Kota Tasikmalaya. Kawasan ini masih menyimpan potensi sumber daya alam yang relatif besar, mulai dari lahan pertanian, kolam ikan, hingga kebun hortikultura.
Kawalu diproyeksikan menjadi sentra agrikultur dan perikanan air tawar pada 2027. Proyeksi tersebut dinilai realistis karena berbasis pada potensi yang selama ini sudah dikelola masyarakat, seperti budidaya ikan gurame dan nila.
Budidaya perikanan di Kawalu memiliki keunggulan dari sisi efisiensi air dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan. Kondisi ini membuat sektor perikanan air tawar dinilai layak dikembangkan sebagai program unggulan daerah.
Selain perikanan, sektor hortikultura juga menjadi fokus pengembangan. Berbagai komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, hingga tomat dinilai mampu menopang kebutuhan pasar lokal Kota Tasikmalaya.
Penguatan hortikultura lokal tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga berperan menekan ketergantungan pasokan dari luar daerah serta menjaga stabilitas harga pangan.
Dalam jangka panjang, pengembangan sektor ini dinilai sejalan dengan agenda ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan yang menjadi prioritas pemerintah pusat maupun daerah.
Menariknya, program agrikultur dan perikanan di Kawalu juga diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional tersebut membutuhkan pasokan pangan segar dan berkelanjutan dari daerah.
Produksi sayuran dan ikan air tawar dari Kawalu diharapkan mampu menyuplai kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini sekaligus membuka peluang kemitraan antara petani, pembudidaya ikan, dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, menegaskan keberhasilan program unggulan 2027 sangat bergantung pada konsistensi OPD dalam menjalankan hasil Musrenbang.
Ia mengingatkan agar OPD tidak menyusun program baru di luar kesepakatan yang telah dibahas bersama masyarakat. Menurutnya, perubahan arah kebijakan di tengah jalan justru berisiko menghambat target pembangunan.
Penegasan tersebut menjadi sinyal bahwa Musrenbang harus dijadikan acuan utama perencanaan, bukan sekadar formalitas administratif tahunan.
Lebih lanjut, Musrenbang juga dipandang sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah. Konsistensi realisasi hasil Musrenbang akan memudahkan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan program secara objektif.
DPRD berharap, model pembangunan berbasis aspirasi warga yang diterapkan di Kawalu dapat menjadi contoh bagi kecamatan lain di Kota Tasikmalaya.
Ke depan, Musrenbang diharapkan tidak hanya menghasilkan daftar usulan, tetapi juga peta jalan pembangunan yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
