OPINI (CM) – Belakangan ini beredar narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi target sebuah operasi politik global yang disebut Resume Change Operation (RCO), atau operasi pergantian rezim. Narasi tersebut bahkan mengaitkan lembaga internasional, pendanaan asing, hingga organisasi masyarakat sipil di Indonesia sebagai bagian dari skenario sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah.
Di tengah derasnya arus informasi digital, narasi semacam ini mudah menemukan panggungnya. Media sosial mempercepat peredaran klaim yang sering kali belum melalui proses verifikasi yang memadai. Karena itu, penting bagi publik untuk menjaga jarak kritis dari setiap tudingan besar yang beredar di ruang digital.
Demokrasi tidak dapat dibangun di atas asumsi konspiratif yang belum teruji. Klaim tentang aliran dana asing, kebocoran dokumen lembaga tertentu, atau dugaan adanya operasi global untuk menggulingkan pemerintahan semestinya ditempatkan dalam kerangka hukum dan pembuktian yang jelas. Indonesia adalah negara hukum; setiap dugaan intervensi asing seharusnya diproses melalui mekanisme resmi negara, bukan sekadar menjadi bahan viral di media sosial.
Legitimasi pemerintahan diperoleh melalui proses konstitusional. Stabilitas politik pada akhirnya ditentukan oleh kinerja pemerintahan, kepercayaan publik, serta kekuatan institusi negara—bukan oleh rumor yang beredar di ruang digital.
Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah tidak serta-merta dapat dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Dalam demokrasi modern, perbedaan pandangan antara pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil justru merupakan mekanisme kontrol yang sehat. Pengalaman politik Indonesia sejak Reformasi 1998 menunjukkan bahwa ruang dialog publik adalah salah satu fondasi penting demokrasi.
Karena itu, menyederhanakan kritik sebagai bagian dari operasi asing berisiko mempersempit ruang diskusi yang justru dibutuhkan oleh sistem demokrasi. Dukungan terhadap pemerintahan yang sah tidak seharusnya berarti menutup ruang kritik, melainkan memastikan kritik berjalan secara konstruktif, berbasis data, dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi.
Tantangan terbesar di era digital saat ini adalah perang persepsi. Media sosial sering kali lebih memicu emosi ketimbang rasionalitas. Seruan untuk membersihkan ruang digital dari konten provokatif memang relevan, tetapi upaya tersebut tidak boleh berubah menjadi pembungkaman perbedaan pendapat. Literasi digital seharusnya diarahkan pada kemampuan memverifikasi informasi, bukan sekadar memilih informasi yang sesuai dengan preferensi politik.
Indonesia juga tidak boleh terjebak dalam polarisasi permanen. Musuh terbesar bangsa ini bukanlah mereka yang berbeda pandangan, melainkan disinformasi yang memecah persatuan dan mengalihkan energi nasional dari agenda pembangunan.
Isu-isu strategis seperti Papua, demokrasi, dan peran masyarakat sipil semestinya dipandang sebagai persoalan kebangsaan yang membutuhkan pendekatan dialogis. Mengaitkan setiap gerakan sosial dengan agenda asing justru berpotensi memperlebar jarak antara negara dan rakyatnya sendiri.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukanlah alarm konspirasi yang terus-menerus, melainkan konsolidasi nasional. Pemerintah perlu diberi ruang untuk bekerja, masyarakat tetap menjaga sikap kritis yang sehat, dan negara menjalankan mekanisme konstitusional untuk menjaga kedaulatannya.
Indonesia terlalu besar untuk digiring oleh spekulasi. Loyalitas kepada bangsa tidak diukur dari seberapa keras kita mencurigai pihak lain, melainkan dari seberapa kuat kita menjaga rasionalitas publik dan persatuan nasional.
