BANDUNG (CM) – Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai lebih dari 50 juta jiwa. Jumlah ini hampir setara dengan populasi gabungan negara-negara Balkan di Eropa Tenggara. Dengan populasi sebesar itu, Jawa Barat memiliki potensi strategis yang sangat besar untuk dikembangkan.
Anggota DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, menyoroti pentingnya infrastruktur publik sebagai salah satu faktor utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
“Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal jika fasilitas dan sarana yang tersedia masih jauh dari kata memadai?” ujar Daddy, Jumat 3 Januari 2025
Salah satu isu utama yang disoroti adalah pendidikan. Daddy mencatat bahwa lebih dari 100 kecamatan di Jawa Barat hingga kini belum memiliki SMA atau SMK negeri, meskipun pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Masyarakat sangat berharap agar anak-anak mereka dapat bersekolah di SMA atau SMK negeri. Oleh karena itu, percepatan pembangunan sekolah di kecamatan-kecamatan yang masih kekurangan menjadi langkah yang sangat mendesak,” tegasnya.
Kekurangan akses pendidikan ini tidak hanya menjadi kendala utama bagi pemerataan pendidikan, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan lain. Salah satunya adalah kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa, yang sering kali menuai kritik dan kontroversi.
Banyak orang tua yang berupaya mencari “zona aman” agar anak-anak mereka dapat diterima di sekolah favorit. Fenomena ini bahkan memicu praktik seperti “cuci rapor” dan penciptaan prestasi instan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.
Daddy menekankan bahwa praktik-praktik seperti ini harus segera dihentikan. “Kita tidak bisa membiarkan celah-celah ini terus dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak sehat. Selain itu, semua anak di Jawa Barat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke daerah lain,” jelasnya.
Sebagai upaya konkret, Daddy mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat pembangunan SMA dan SMK negeri di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa hak atas pendidikan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terealisasi untuk semua lapisan masyarakat Jawa Barat.
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai tidak hanya membantu pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memungkinkan Jawa Barat untuk memainkan peran yang lebih signifikan di tingkat nasional maupun internasional.
