KAB.TASIK | Komitmen Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan kini memasuki babak baru. Peluncuran Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi langkah strategis yang dinilai mampu mempercepat penanganan kasus kekerasan dan perdagangan orang di berbagai daerah.
Di Kabupaten Tasikmalaya, kebijakan tersebut mendapat sambutan positif dari lintas sektor. Meski pembentukan satuan khusus PPA dan TPPO di Jawa Barat baru diresmikan di Polres Karawang dan Polres Bogor, jajaran Polres Tasikmalaya menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan semangat dan standar kerja yang sama.
Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta menegaskan, keberadaan direktorat khusus ini menunjukkan keseriusan Polri dalam merespons kebutuhan masyarakat, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan korban perdagangan orang.
“Polri ingin memastikan bahwa penanganan kasus PPA dan TPPO dilakukan secara lebih fokus, profesional, dan mudah diakses masyarakat. Walaupun di Polres Tasikmalaya belum terbentuk satuan mandiri, kami tetap bekerja maksimal dengan komitmen yang sama,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, upaya pencegahan dan penanganan terus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai institusi terkait. Menurutnya, kehadiran direktorat khusus ini justru memperkuat kerja-kerja yang selama ini telah berjalan di daerah.
Dukungan juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. Ketua KPAID, Ato Rinanto, menilai kebijakan Polri ini sebagai langkah konkret di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal keberpihakan negara terhadap kelompok rentan. Perlindungan anak dan perempuan adalah tanggung jawab bersama, dan langkah Polri ini patut diapresiasi,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala UPTD PPA Kabupaten Tasikmalaya, Carmono. Ia berharap ke depan struktur khusus PPA dan TPPO dapat segera hadir di tingkat Polres Tasikmalaya agar koordinasi penanganan kasus menjadi lebih cepat dan efektif.
“Kami membutuhkan jalur koordinasi yang singkat dan responsif. Dengan struktur khusus, penanganan korban bisa lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, keberadaan direktorat ini dinilai penting untuk menekan praktik Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Sekretaris DPMPTSPTK Kabupaten Tasikmalaya, Omay Rusmana, menyebut kasus TPPO kerap berdampak luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi daerah dan negara.
“Kami berharap kehadiran satuan khusus PPA dan TPPO dapat memperkuat pencegahan, terutama terhadap PMI ilegal. Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar kasus-kasus seperti ini bisa ditekan,” ujarnya.
Peluncuran Direktorat PPA dan TPPO menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga di daerah. Dengan pendekatan yang lebih terfokus dan profesional, Polri diharapkan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang lebih cepat, humanis, dan berkeadilan bagi para korban.
Langkah ini sekaligus mengirim pesan tegas kepada para pelaku kekerasan dan sindikat perdagangan orang bahwa negara hadir secara nyata, dengan perangkat kelembagaan yang semakin kuat dan berpihak pada korban.
