TASIKMALAYA (CAMEON) – Sejumlah praktisi dan pemerhati anggaran yang tergabung ke dalam Tasikmalaya Budgeting Movement (TBM) mengusulkan adanya tindakan tegas dan berefek jera dari Pemkab Tasikmalaya terhadap rekanan pengusaha yang ceroboh dan dinilai tidak beretika dalam bekerjasama pada dunia pendidikan.
Menyusul adanya laporan dari sejumlah warga kepada TBM di lapangan, di mana pengusaha sebagai mitra pemerintah telah menempatkan hasil pekerjaan berupa alat peraga edukatif (APE) dalam kandang hewan ternak.
“Kami menilai, tindakan seperti ini sangat ceroboh. Masa alat-alat mainan yang akan digunakan oleh anak-anak disimpan di kandang sapi?,” kata Koordinator TBM sekaligus penggiat pendidikan Kab. Tasikmalaya, Opay Hambali kepada CAMEON saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Minggu (20/8/2017).
Menurutnya, penemuan tersebut berawal dari laporan sejumlah pemerhati pendidikan yang kemudian dilakukan penelusuran dan hasilnya sangat memprihatinkan.
“Bayangkan ini proyek 2017 yang dimenangkan oleh salah satu perusahaan di Kab. Tasikmalaya melalui lelang dengan pagu anggaran tidak sedikit, yakni sekitar Rp 2 miliar, seperti biasa pengusaha titipan pula, tapi Sungguh miris kami melihatnya ketika alat-alat peraga edukatif yang belum didistribusikan ke Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dibiarkan dalam kondisi terbuka dan kotor oleh pakan dan kotoran hewan ternak. Kami menilai, ini tidak pantas dan rekanan ini telah kehilangan etika,” ujarnya.
Bermodal fakta tersebut, tambah Opay, TBM akan melakukan penelusuran lebih jauh terkait siapa pengusaha pemenang lelang, bagaimana prosedur yang telah ditempuh rekanan tersebut dalam memenangkan lelang.
“Nilai pekerjaan masing-masing lembaga sebesar Rp 15 juta. Rp 5 juta untuk buku dan 10 juta untuk APE. Kami jadi tertantang untuk memeriksa buku-buku yang telah didistribusikan ke lembaga PAUD,” pungkas opay.
Sementara itu, Kabid Paud Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya, Dedi Mulyadi mengaku tidak mengetahui atau menerima informasi, jika ada APE disatukan dengan kandang ternak. “Saya tidak tahu ada kondisi seperti itu, mungkin si pengusaha tidak memiliki tempat ” ujarnya.
Diakuinya, saat ini ada proyek pengadaan APE yang sedang dikerjakan oleh rekanan. Pihak dinas belum dapat melakukan pengecekan barang sebelum kuantitas barang tersebut sesuai permintaan. “Memang minggu lalu, kami mendapat informasi dari rekanan. Bahwa pengadaan alat peraga baru terpenuhi sekitar 50 persen dan kami belum melakukan pengecekan. Nanti jika sudah 100 persen, baru dilakukan pengecekan barang. Jika terdapat kerusakan atau dalam kondisi tidak layak, maka kami dapat menolak,” imbuh Dedi. (dzm)
