JAKARTA (CM) – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin memiliki mandat utama dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Ai merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta KPAI agar tidak hanya memberikan kritik, namun juga terlibat secara langsung dalam menyelesaikan persoalan anak.
“Kami sudah berulang kali sampaikan bahwa fungsi KPAI adalah melakukan pengawasan. Bukan hanya terhadap kasus anak dalam jumlah besar, tapi satu anak pun kami respons dengan pendekatan yang menyeluruh,” ujar Ai saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Lembaga KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang KPAI. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa KPAI memiliki tugas untuk:
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak,
- Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah,
- Menghimpun informasi dan menerima aduan,
- Melakukan penelaahan dan mediasi dalam kasus pelanggaran hak anak,
- Serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat berwenang.
Menanggapi program pendidikan karakter ala militer yang diterapkan di Jawa Barat, Ai menjelaskan bahwa KPAI hanya menjalankan tugas berdasarkan mandat undang-undang. Program yang ditujukan kepada siswa bermasalah ini menuai kritik karena tidak dilandasi asesmen psikologis profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling. KPAI juga mencatat, 6,7 persen siswa peserta program bahkan tidak mengetahui alasan mereka diikutsertakan.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa KPAI semestinya tidak hanya mengoreksi program pemerintah, melainkan juga aktif memberikan solusi langsung terhadap permasalahan remaja. Ia menekankan perlunya KPAI hadir untuk membantu ribuan anak bermasalah di Jawa Barat agar bisa dibina dengan lebih baik.
“Kalau KPAI hanya sibuk mengurusi soal tempat tidur atau hal-hal kecil lainnya, masalah anak-anak tidak akan pernah selesai,” ujar Dedi pada 19 Mei 2025.
Ia pun meminta agar KPAI menilai hasil dari program barak pendidikan karakter yang dinilainya telah membawa perubahan signifikan bagi peserta. “Lihat saja, 39 anak yang ikut program sudah selesai. Mereka jadi lebih disiplin, punya empati, bahkan ada yang menangis sambil mencium kaki ibunya. Itu mungkin tidak akan terjadi hanya di lingkungan sekolah,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
