KOTA TASIK (CM) – Dalam beberapa bulan menjelang kontestasi politik, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif, baik regional maupun nasional, banyak bakal calon yang tengah merancang strategi untuk memenangkan pemilihan. Tasikmalaya tidak terkecuali dari fenomena politik ini. Sejumlah individu dan kelompok telah mengatur strategi mereka dengan berbagai kepentingan yang beragam.
“Sikap politik adalah hak setiap warga negara, dan itu perlu dihormati oleh semua pihak. Namun, perlu diingat bahwa penyalahgunaan institusi dan jabatan politik di kampus dapat menciderai martabat kampus dan mempengaruhi stabilitas kampus tersebut. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menjaga keselarasan sikap dan tindakan mereka,” ujar Sadid Farhan, Demisioner Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi, Rabu 27 September 2023.
Sadid menerangkan, dalam perang politik ini, berbagai strategi digunakan, termasuk penggunaan media untuk meningkatkan elektabilitas calon yang mereka dukung. Salah satu contoh yang baru-baru ini muncul adalah headline berita yang menyatakan bahwa mantan presiden mahasiswa di Tasikmalaya siap memenangkan salah satu calon DPR RI.
“Namun, perlu diingat bahwa strategi politik seperti ini dapat mempengaruhi stabilitas kampus dan memperkuat pihak-pihak yang mendukung calon tertentu. Selain itu, hal ini juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa, yang dapat dianggap terlibat dalam politik praktis yang tidak sesuai dengan peran mahasiswa yang seharusnya,” tegas Sadid.
Sadid Farhan, Demisioner Presiden Mahasiswa Universitas Siliwangi, menyatakan keprihatinannya terhadap dampak dari strategi politik semacam ini.
“Reputasi Tasikmalaya sebagai salah satu pusat aktivisme nasional yang kritis terhadap pemerintah dapat hancur akibat stigma buruk ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Rendi Rizki Sutisna, Demisioner Presiden Mahasiswa UPI Tasikmalaya, menyatakan bahwa dalam momen politik seperti ini, deklarasi politik bukanlah masalah.
“Namun, yang menjadi permasalahan adalah membawa nama institusi BEM dan nama universitas ke dalam politik, yang bisa merusak martabat BEM dan universitas serta membingungkan masyarakat,” ucap Rendi.
Ridwan Ali Algifari, Presiden Mahasiswa IAILM, menambahkan bahwa penolakan tegas perlu dilakukan karena hal ini telah melampaui batas.
“Oknum yang masih ‘menjual’ jabatan dan nama lembaga yang pernah mereka pimpin harus dihadapi dengan sikap tegas. Lembaga akademik harus menjaga kebenaran ilmiah dan harus bersikap untuk menjaga kampus dari politik praktis yang dapat mengganggu integritas akademik,” tegas Ridwan.
Dalam semua pernyataan di atas, terlihat bahwa aktivis Tasikmalaya masih bersatu dalam memperjuangkan keberpihakan kepada rakyat di atas kepentingan pribadi.
Mereka mengingatkan bahwa saatnya berkarya dengan cerdas tanpa perlu menggumuli masa lalu. Bagi siapa saja yang ingin berkepentingan, berpolitiklah dengan bijak tanpa perlu meromantisasi masa lalu, dan fokuslah pada upaya untuk berkarya secara mandiri.
