DI YOGYAKARTA (CM) – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan pimpinan DPRD D.I Yogyakarta untuk membahas komparasi program-program kerja di bidang infrastruktur dan pembangunan Bandara Kulon Progo di Provinsi Yogyakarta, Selasa (08/06/2021).
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, pembangunan bandara Kulon Progo masuk dalan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga proyek tersebut mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, sementara Bandara Kertajati Jawa Barat tidak termasuk sehingga menjadi lambat dalam pembangunannya.
BACA : BACA : Komisi IV DPRD Jabar Harap Pembangunan Jalan Poros Kadipaten-Kertajati Terealisasi
“Kita telah banyak belajar dengan Provinsi Yogyakarta terkait dengan masalah insfrastruktur, ada beberapa program yang sebetulnya kita mengawali terlebih dahulu untuk program bandara, Bandara Kulon Progo belakangan memulainya, namun lebih dahulu selesai karena Bandara Kulon Progo masuk dalam PSN tapi bandara Kertajati tidak masuk, sehingga kurang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” katanya.
Tetep menambahkan, selain masalah bandara ada juga masalah tentang infrastruktur ada beberapa kesamaan yaitu refocusing anggaran karena pandemi Covid-19, banyak juga pembangunan insfrastruktur yang harus ditangguhkan karena memerlukan dana yang besar, termasuk masalah kemantapan jalan yang turun juga.
“Kemudian ada hal – hal lain terkait dengan infrastruktur memang ada beberapa masalah kesamaan sih, karena beberapa refocusing anggaran tentang covid ini maka sedikit banyak terkena refocusing, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang karena dananya besar maka ditangguhkan sementara,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Daddy Rohanady menambahkan, D.I Yogyakarta mempunyai bargaining position yang cukup bagus dengan pusat, sehingga pekerjaan infrastruktur seperti Bandara Kulon Progo yang baru mulai di tahun 2017 – 2018, lebih cepat selesai.
“Komisi IV bertanya beberapa pekerjaan terkait dengan insfrastruktur dan yang paling menonjol mengenai masalah bandara Kulon Progo yang startnya 2017-2018 tapi mereka finish lebih dahulu, dibandingkan dengan jawa barat yang startnya tahun 2002 sampai dengan tahun 2021 enggak finish – finish, dan ini akan menjadi PR yang lain untuk jawa barat yaitu masalah tol Cisumdawu serta Aksesibilitas,” ujarnya.
Oleh karena itu, Daddy melanjutkan, Pemprov Jabar bisa mengikuti langkah DI Yogyakarta dalam berkomunikasi dengan pusat untuk percepatan pembangunan.
“Jadi yang pertama bagi kita di jawa barat adalah bagaimana dilakukan akselerasi untuk percepatan penyelesaian tol Cisumdawu, karena dengan tol Cisumdawu selesai maka pasti terjadi juga akselerasi penyelesaian dan fungsi – fungsi bandara kertajati , itu yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan lobi – lobi daerah dengan pemerintah pusat,” tutupnya. **
