PANGANDARAN, (CAMEON) – Komisi III DPRD Kabupaten Pangandaran yang membidangi pembunganan terkesan tutup mata terkait banyaknya pekerjaan proyek tahun anggaran (TA) 2016 yang diduga asal-asalan atau tidak sesuai dengan RAB. Padahal peran kinerja wakil rakyat itu memiliki kewenangan secara utuh dalam segi pengawasan setiap pekerjaan proyek yang menggunakan anggaran APBD.
Salah seorang tokoh Masyarakat Pangandaran, H. Darmin (50) mengatakan bahwa beberapa proyek yang sudah dilaksanakan oleh pihak rekanan atau pemborong banyak yang rusak kambali, Padahal pekerjaan itu belum lama selesai,”Seperti contoh di beberapa ruas pembangunan jalan Cimerak Sindangsari, Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar,dan yang lainya, dalam kurun waktu satu hingga dua Minggu setelah usai pengerjaanya, beberapa ruas jalan tersebut sudah rusak kembali, begitu pula dengan pembangunan beberapa saluran irigasi yang berada di Cintaratu Kecamatan Parigi yang kini sudah jebol lagi,” cetusnya.
Hal tersebut sempat dilaporkan ke Dispuhubkominfo Pangandaran, Namun,Darmin mengaku kecewa saat mendengar jawaban dari salah satu petugas Dispuhubkominfo yang hanya cukup mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah ada pengawasnya jadi gak mungkin pekerjaan mereka (rekanan) asal-asalan,” Namun kenyataan dilapangan,bahwa kepengawasan dalam pekerjaan proyek seringkali tidak ada pengawasnya,sehingga pihak rekanan selaku pemborong pada pelaksanaan proyek tersebut diduga lebih leluasa dalam mengurangi ketentuan spek proyek yang sudah ditentukan,” papar Darmin.
“Akibat asal-asalan sehingga mengakibatkan hasil proyek – proyek tersebut cepat rusak bahkan terkesan hanya menghamburkan uang anggaran negara saja.” celotehnya
Sementara itu pihak DPRD Pangandaran atau dalam hal ini Komisi III DPRD terkesan menutup mata dan telinganya,sehingga pihak terkait yakni Dispuhubkominfo nampak santai – santai saja meski kenyataan dilapangan beberapa rekananya lebih leluasa melakukan pekerjaan yang tampak asal-asalan. cakrawalamedia.co.id (Andriansyah)
