KAB. TASIK (CM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akan kembali melakukan refocussing anggaran seperti yang dilakukan tahun lalu. Karena hal tersebut diyakini sebagai perintah Undang-undang, yang berlaku secara nasional.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengatakan bahwa realokasi anggaran akan menyentuh anggaran kegiatan-kegiatan rutin pemerintahan. Seperti anggaran makan dan minum karena selama pandemi Covid-19 banyak rapat yang diselenggarakan secara virtual.
“Kemudian kegiatan rapat di luar kantor pemerintahan, seperti sewa aula di hotel dan gedung lainnya, menjadi tidak ada. Sehingga dengan sendirinya anggarannya direalokasikan untuk penanganan Covid-19,” ujar Cecep saat ditemui Rabu 28 Juli 2021.
Menanggapi kemungkinan terjadinya realokasi anggaran, Ketua Fraksi PPP yang juga bagian dari Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Hidayat Muslim mengaku pihaknya sangat setuju. Namun harus ada syarat realokasi anggaran tersebut, yakni terukur dan akurat.
Ia akan mendorong Pemda Kab. Tasikmalaya untuk melakukam kajian, menyusun rencana strategis, dan menetapkan skala prioritas. Oleh karena itu, anggaran penanganan Covid-19 jelas peruntukan dan pemanfaatannya.
“Sebagai contoh, selama ini isu sentralnya selalu berpikir pasien yang dirawat di rumah sakit oksigennya tidak ada, ruang kelasnya penuh. Apakah terpikir juga mereka yang isolasi di rumah, penangannya seperti apa?,” jelas Hidayat.
Jika menghitung jumlah, kata dia, boleh jadi warga terkonfirmasi positif Covid-19 yang isolasi mandiri lebih banyak. Jadi, hak mereka seharusnya sama seperti pasien yang ada di rumah sakit.
Selain itu, perkara yang tidak kalah pentingnya adalah penanganan pemulihan ekonomi setelah Covid-19. Dalam hal ini eksekutif dan legislatif harus berpikir ke depan.
“Realokasi anggaran hari ini harus jelas seperti apa penangan pemulihan ekonomi di samping penanganan kesehatan. Karena dampaknya akan sangat besar,” lanjut Hidayat.
Ia berpikir bahwa hampir 80 persen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah petani, dengan jejaring usahanya berbasis UMKM. Oleh karena itu, sektor pertanianlah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah.
Ia pun berharap bahwa Komisi II harus tegas mendorong pamerintah untuk berpikir ke depan.**
