CIMAHI, (CAMEON) – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim penerimaan pajak rokok setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan pajak rokok yang selama ini dilakukan tidak mengalami permasalahan.
Sekretaris Dispenda Kota Cimahi Yunita R Widiana mengungkapkan, terkait
pengelolaan pajak rokok yang dalam hal ini disebut dengan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dibagi menjadi dua hal, yakni pemanfaatannya oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Bappeda yang
mengalokasikan.
“Selain itu, membuat kegiatan yang mendukung peningkatan pajak rokok agar kab/kota dapat terus meningkatkan potensi-potensi daerahnya terkait pajak rokok ini,” katanya, Selasa (18/10/2016).
Menurutnya, semua hal-hal di atas tertuang dan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku dari provinsi. Dengan kata lain, pajak rokok itu sebenarnya ada di provinsi, sementara kab/kota ada pada dana bagi hasilnya saja yang biasa disebut DBHCHT.
Sementara untuk pengelolaan dari DHBCHT ada pada dinas pengelola masing-masing seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (Diskopindagtan), Humas, Bappeda serta DPKAD. Bappeda menjadi koordinatornya.
“Mengenai pemungutannya, kami berharap dapat bersinergi dan meningkatkan pengelolaan administrasi pendapatan daerah serta meningkatkan potensi pajaknya. Sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh provinsi,” ujarnya.
Yunita mebeberkan, total nilai DBHCHT yang diterima Cimahi pada 2016 sebesar Rp19.167.412.334,00. Setiap tahunnya tren penerimaan DBHCHT Cimahi mengalami kenaikan.
Penggunaan DBHCHT yang digunakan mendanai program/ kegiatan yang disesuaikan kebutuhan dan prioritas daerah disinkronisasikan dengan program atau kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil lainnya serta belanja murni APBD.
DBHCHT yang digunakan untuk mendanai program kegiatan tersebut, harus mendapat ketetapan APBD melalui proses penganggaran antara pemerintah dan DPRD. cakrawalamedia.co.id (Rizki)
