KOTA BANDUNG (CM) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melibatkan lebih dari sekadar anggota legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, partisipasi masyarakat Jawa Barat juga sangat penting. Pernyataan ini diungkapkan setelah pelantikannya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Masa Jabatan 2024-2029, yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, pada Rabu, 9 Oktober 2024.
“Penyusunan APBD harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan masyarakat agar semua program yang ada di Jawa Barat dapat diketahui dan dirasakan oleh rakyat,” ujar Ono.
Saat ditanya mengenai kinerja anggota dewan, Ono mengungkapkan bahwa hal ini bergantung pada demokrasi elektoral yang perlu diperbaiki. Menurutnya, pesta demokrasi dalam pemilihan legislatif kemarin menghadirkan tantangan besar terkait biaya yang tinggi.
“Hal ini tentunya berdampak pada kinerja anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Ono menegaskan pentingnya mengedepankan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. “Kami bertekad untuk membangun persepsi positif di kalangan masyarakat bahwa anggota dewan bukan hanya muncul saat pemilihan. Jika mereka hanya aktif pada saat kampanye, maka kepercayaan rakyat akan berkurang, dan oknum-oknum yang pragmatis akan memanfaatkan situasi ini,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, kami berharap anggota legislatif dapat terjun langsung sesuai dengan tugas dan fungsi mereka,” tambah Ono.
Baca Juga: Pengumuman Calon Pimpinan DPRD Jabar 2024-2029, Siap Mengawal Aspirasi Rakyat
Saat membahas perbedaan fungsi kedewanan antara DPR RI dan DPRD Provinsi, Ono menjelaskan bahwa fungsi keduanya tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanyalah cakupan wilayahnya; DPR RI beroperasi di tingkat nasional, sementara DPRD Provinsi fokus pada Jawa Barat.
“Masalah yang dihadapi, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur, tetap sama. Terutama sembilan daerah yang menjadi CDPOB, yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam pengembangan,” jelas Ono.
Lebih lanjut, Ono mencatat bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi dan ada penurunan APBD yang mencapai enam triliun.
“Oleh karena itu, fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi haruslah bagaimana mengelola masalah ini dengan baik. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita dorong dan perhatikan,” pungkas Ono, mengakhiri sambutannya dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Barat.
