BANDUNG BARAT, (CAMEON) – Merasa gatal karena melihat sejumlah proyek insfrastruktur masih mandeg, Aa Umbara pun angkat bicara. Kinerja dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipertanyakan. Ada apa sebenarnya?
Ketua DPRD KBB ini jelas-jelas mempertanyakan kinerja ULP. Karena, hingga akhir September ini, sejumlah proyek infrastruktur masih “tertahan” di unit lelang yang merupakan kunci syarat administrasi dari sebuah pekerjaan.
“Banyak proyek infrastruktur belum bisa dikerjakan di lapangan. Proses administrasi yang dilakukan ULP terhadap sejumlah proyek infrastruktur lambat,” sesal Aa, Selasa (27/9/2016).
Ia berpendapat, jika sejumlah proyek masih berada di ULP, pengerjaan infrastruktur di lapangan akan molor. September ini, sudah memasuki semester kedua. Akhir tahun tinggal hitungan bulan lagi.
“Sebentar lagi akan masuk bulan Oktober. Kapan mau melakukan pengerjaan di lapangannya kalau sekarang masih ada di ULP,” ujarnya.
Bagaimana seharusnya ULP bekerja? Aa meminta setiap aparatur pemerintahan di unit ini bekerja serius. Bahkan, ia meminta agar ada transparansi dalam setiap tender yang dilakukan.
“Harus terbuka saja dalam melakukan proses administrasi dalam mengikuti tender. Kalau memang perusahaan itu sudah memenuhi syarat dan laik menjadi pemenang, umumkan saja secara terbuka. Sebaliknya, kalau perusahaan itu tidak memenuhi syarat, coret saja,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, ULP KBB harus bisa memberikan alasan kenapa sejumlah proyek masih tertahan. Jangan sampai, perusahaan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan tender malah diperlambat.
Aa menambahkan, jika ULP tidak bisa melakukan proses administrasi secara benar terhadap perusahaan yang sudah mengikuti tender, lebih baik Bupati Bandung Barat, Abubakar, mengganti personel yang ada di ULP saat ini.
Ia mengharapkan, para personil di intansi ini diganti saja oleh orang-orang yang lebih profesional dan kompeten. “Ganti sama yang profesional saja jika memang kinerjanya lambat,” tegasnya.
Hal ini dia dianggap sangat urgent. Jika proses administrasi yang dilakukan ULP lambat, maka dampaknya terhadap penyerapan anggaran di tahun ini akan rendah. Padahal, sudah jelas sesuai dengan target kinerja yang sudah disampaikan kepada DPRD KBB, bahwa penyerapan anggaran di tahun ini harus maksimal.
“Sehingga angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) bisa terus turun setiap tahunnya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala ULP KBB Hendra Trismayadi saat dikonfirmasi mengatakan, lambatnya proses lelang lebih disebabkan karena akses internet yang lambat. Bahkan, dia menegaskan, semua prosedur sudah sesuai dan transpran.
Ia mengatakan, saat ini proses lelang di ULP sudah terbuka dan bisa diketahui publik. “Buka saja diinternet datanya pasti ada dan terbuka,” singkat Hendra melalui pesan singkatnya.
Namun, saat ditanyakan mengenai berapa persen proyek infrastruktur yang sudah masuk ke unitnya, dia tidak menyebutkan gamblang.
Sebagai informasi, sampai saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang masih “tertahan” di ULP. Ada sekitar 50 paket pekerjaan yang dimiliki Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, Mineral dan Pertambangan (DBMSDAP). Namun, baru 36 paket yang sudah masuk ke ULP. Dari 36 paket itu, baru 8 paket saja yang sudah dilelang atau sedang dikerjakan oleh pihak ketiga.
Ada juga proyek infrastruktur yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) juga masih rendah. Dari total 21 paket di tahun ini, baru 19 paket yang masuk ke ULP. Dari 19 paket itu, hanya 5 paket yang sedang dikerjakan oleh pihak ketiga. cakrawalamedia.co.id (ginan)
