CIMAHI, (CAMEON) – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) Republik Indonesia mengapresiasi proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cimahi 2017. Sejauh ini, menurut Polhukam, proses di Cimahi berlangsung aman dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi (Asdep) Bidang Keamanan dan Pertahanan Kemenkopolhukam saat melakukan pemantauan di Kota Cimahi. Pemantauan dilakukan pada Rabu (5/9/2016) dengan mengunjungi Pemkot Cimahi, Polres Cimahi, KPU Kota Cimahi serta Panwas Kota Cimahi.
“Kita melihat Cimahi ini aman. Makannya kita lakukan pemantauan, melihat seperti apa kesiapannya, cara mengaturnya. Tidak semua wilayah memiliki konsep sama dalam pelaksanaan Pilkada,” katanya saat ditemui usai berkunjung ke Panwaslu Kota Cimahi, Jln. Cisangkan Hilir, Cimahi, Rabu (5/9/2016).
Dikatakannya, dari 101 daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota memiliki tingkat kerawanan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pemantauan menggunakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
“Ada sekitar 20 daerah yang memiliki potensi rawan, 30-40 setengah rawan dan sisanya masuk daerah aman,” bebernya.
Wardiyono mengimbau kepada seluruh pejabat struktural agar tidak mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 ini. Untuk itu, ia meminta Kapolres dan Dandim agar mengawasi dengan baik penyelenggaraan Pilkada di Kota Cimahi.
Sementara itu, Pemkot Cimahi melalui Bagian Pemerintahan Setda Kota Cimahi membeberkan, pihaknya sudah mengalokasikan dana hibah bagi KPU Kota Cimahi, Panwas serta Desk Pilkada 2017.
“KPU dianggarkan sebesar Rp 24.650.000.000, Panwaslu Rp 6.300.000.000, Desk Pilkada Rp 1.500.000.000, Polres Rp 2.000.000.000 dan Kodim Rp 1.000.000.000,” beber Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Cimahi, Saefullah. cakrawalamedia.co.id (Rizki)
