News

Jelang Pilkades Serentak, Polres Tasik Kota Turunkan 1.209 Personil Gabungan

155
×

Jelang Pilkades Serentak, Polres Tasik Kota Turunkan 1.209 Personil Gabungan

Sebarkan artikel ini
Jelang Pilkades Serentak, Polres Tasik Kota Turunkan 1.209 Personil Gabungan

KOTA TASIKMALAYA (CM) – Dua hari menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 yang dilaksanakan secara serentak, Polres Tasikmalaya Kota menurunkan 1.209 personil gabungan terdiri dari TNI, Polri, Pol PP, Linmas, dan Dinas Kesehatan.

Kapolres AKBP Anom Karibianto, mengatakan, 1.209 personil diturunkan untuk mengamankan 73 Desa dengan jumlah pemilih 278.121 jiwa. Hal itu setara dengan tingkat kerawanan di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota.

“Untuk menjaga ketertiban Pilkades, personil Polri yang ditugaskan di TPS sebanyak 344 personil, satgas 124, unsur pimpinan 32 pasukan BKO terdiri dari Brimob sejumlah 1 SSK dengan total 1.209,” jelas Anom kepada media usai apel gelar pasukan di Mapolres Tasik Kota, Selasa (22/10/2019).

Ia menambahkan, apel ini merupakan salah satu bentuk kesiapan dalam menghadapi rangkaian puncak Pilkades serentak 2019.

“Perlunya antisipasi potensi kerawanan pada saat menjelang hari H, yakni disaat pemunggutan suara, sabotase, teror, pengrusakan, pembakaran TPS, kotak suara, kartu suara, sarana dan prasarana,” ujar Anom.

Pendukung lain yang harus diwaspadai, yaitu adanya intimidasi kepada panitia pemilihan Kepala Desa, petugas TPS, intimidasi kepada orang yang hendak menuju ke TPS untuk memilih, kemungkinan adanya money politik/serangan fajar, adanya kartu suara yang merangkap, pemilih ganda, pemilih sah tidak terdaftar, penggunaan kartu pemilih oleh orang yang bukan hak memilih.

“Kerawanan saat penghitungan suara, adanya propokasi dari oknum untuk mengacaukan jalannya Pilkades, manipulasi penghitungan suara yang menimbulkan ketidakpuasan massa pada penghitungan suara, sabotase, pengrusakan,” ujarnya.

Anom menyebutkan, diharapkan semua personil yang tergabung pada apel gelar pasukan harus peka terhadap semua gejala yang muncul dan segera dapat mengambil langkah tepat, cepat, tegas dan profesional dalam penanganannya.

Semuan unsur, menurutnya harus meninggalkan arogansi, pelanggaran HAM, lakukan tindakan profesional dan proporsional melalui komunikasi, koordinasi dengan pihak terkait yang ada di Tempat Kejadian Perkara ( TKP), jangan terpancing, selalu bertindak dengan adil terhadap pelaku dan segera diserahkan kepada berwenang untuk ditindaklanjut.

“Oleh karena itu, kita bersama-sama mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengawal terselenggarannya Pilkades serentak 2019 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur adil dan aman. Itu merupakan harapan kita semua,” pungkasnnya. (Edi Mulyana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *