GARUT (CM) – Jelang Pemilihan Umum 17 April 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya membangun koordinasi dengan semua unsur lintas sektoral seperti TNI, Polri dan Pemerintah Kabupaten Garut.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Agus Tinus Wahyudi, mengatakan, dibangunnya koordinasi dengan seluruh pihak guna melakukan pengawasan keberadaan orang asing menjelang saat dan pasca Pemilu juga seterusnya.
Tujuannya, sebut ia, agar dapat terjalin sinergitas antarinstansi pemerintah terkait dalam hal pengawasan orang asing dan sebagai upaya pencegahan serta penegakan hukum bagi warga asing yang melakukan pelanggaran.
Kegiatan dan koordinasi, lanjutnya, juga merupakan bagian dari meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan dukungan terhadap komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada wilayah Kanwil Kemenkumham Jabar Juara. (Edi Mulyana)
