KOTA TASIKMALAYA (CM) – Menyikapi kasus Ketua Kokam Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga sebagai tim pemenangan Prabowo Sandiago Uno, yang dituduh pihak kepolisian diduga telah menyalahgunakan anggaran apel bersama, pemuda islam di candi prambanan sebesar 2 miliar rupiah, Ketua Persatuan Muhammadiyah Kota Tasikmalaya H. Syarif Hidayat lebih melihat bahwa kasus ini sengaja digoreng menjelang pemilihan presiden.
“Saya belum membaca keseluruhan, tapi kalau saya lihat dia terbully dan menjadi issu ” gorengan ” politik jelang pilpres mendatang,” ujar Syarif usai memberikan ceramah pada saat peluncuran sebuah buku yang digarap seorang akademisi Kota Tasikmalaya, Ilam Maolani di Masjid Almanar Kota Tasikmalaya, Ahad (25/11/2018).
Meski demikian, Syarif melihat bahwa Dahnil memilih hak politik untuk menentukan kepada siapa dia harus memberikan hak-hak politisnya.
“Sepanjang tidak membawa organisasi Muhammadiyah, Dahnil punya hak untuk mendukung siapapun ya dalam hal ini dia menjadi tim pemenanangan Prabowo Sandi, ya itu hak dia, apakah kasus yang menimpanya ada kaitan dengan posisi dirinya, ya saya tidak tau pasti,” ujar Syarif
Namun tak hanya itu, saat melepas rombongan Muktamar ke XVII Pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta mantan Wali Kota Tasikmalaya ini juga menegaskan bahwa sejatinya Muhammadiyah adalah hanya sebuah organisasi islam yang tertua yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan NU dan ormas islam lainnya, dan dia memberikan pembekalan kepada para pemuda untuk tetap berkarya demi agama dan bangsa, serta tetap pada kebijakan politik organisasi yang sudah menjadi panduan semua kader Muhammadiyah.
“Muhammadiyah itu tidak berpolitik tapi bisa mengusulkan untuk membantu kebijakan. Jadi, kalau kami tidak berpolitik, yah kami jelas tidak akan bisa memberikan arah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, begitu juga ormas islam lainnya,” ungkap Syarif.
Bahkan Syarif menegaskan bahwa salah seorang pengarang buku bernama Thomas day dalam bukunya understanding Of public policy mengatakan bahwa kebijakan itu apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan.
“Jadi Policy atau kebijakan itu adalah apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah ya bermuara pada apa yang menjadi perintah kepala pemerintahan itu sendiri,” Pungkasnya. ( dzm )
