Indonesia 2025 And Then

by redaksi | 8 Oktober 2018 11:34 am

Pemilu serentak 2019, adalah pemilu yang rumit dengan penggabungan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dipercaya untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia, memiliki beban tugas yang sangat rumit dan berat, apalagi dalam setiap kinerja KPU selalu berakhir dengan revisi dari pusat. Kita soroti satu fakta kerumitan tugas KPU di Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak dalam pemilu serentak 2019, dengan problem DPT yang setiap penyelenggaraan Pemilu selalu bermasalah. KPU Jabar yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu menyisakan kegaduhan karena 14 orang hasil pilihan TIMSEL direvisi secara sepihak oleh KPU RI. Demikian juga KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, komisioner KPU yang dipanggil untuk dilantik tanggal 7 Oktober, sebagian adalah orang yang tidak dinominasikan oleh TIMSEL alias hasil revisi KPU RI.

Pembentukan KPU Kabupaten/Kota tahap berikutnya, yang akan ditest pada hari Selasa tidak ada jaminan tidak meninggalkan keriuhan. Proses terbentuknya KPU seperti di atas sudah tentu menyisakan beban psikologis kepada seluruh komisioner. DPT yang bermasalah dan Komisioner KPU yang gaduh menjadi early warning potensi kegoncangan proses demokrasi di Republik ini.

Beban kerja KPU pada pemilu serempak 2019, dengan ditambah item tugas baru untuk KPU di tiap tingkatan untuk membuat Alat Peraga Kampanye (APK) bagi peserta Pemilu yaitu APK Partai-Partai Politik dan para calon Legislatifnya,  APK calon DPD dan APK Calon Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi KPU Kabupaten/Kota secara Nasional kemungkinan besar baru terbentuk seluruhnya akhir Desember 2018. Dengan demikian masa kerja KPU menjadi sangat pendek, padahal mereka masih harus merekrut dan/atau membina Agen Sosialisasi dan infrastruktur penyelenggara tingkat Kecamatan (PPK) tingkat Desa-Kelurahan dan KPPS di tiap TPS. Proses sosialisasi rumitnya pemilu serempak kepada pemilih diragukan dapat berjalan dengan baik.

Di satu sisi beban kerja dan tugas KPU yang berat dan rumit ini di sisi yang lain waktu yang tersedia yang dimiliki oleh KPU semakin sempit mengejar jadwal pemilu serentak di bulan April 2019, sudah bisa dipastikan KPU adalah sebuah mesin yang tidak memiliki kesiapan prima untuk menghasilkan produkyang baik di pemilu 2019. Dengan indikator-indikator di atas dapat diprediksi kemungkinan besar Pemilu serempak 2019 akan mengalami gagal proses yang mengakibatkan cacat produk.

Menjelang pemilu serempak 2019 kita mulai merasakan konfrontasi-konfrontasi horizontal (citizen to citizen confrontation). Bisa kita amati bahwa konfrontasi horizontal itu adalah konfrontasi para kapitalis (Corporrate to corporrate confrontation). Konfrontasi horizontal hanya akan menghasilkan kerusakan-kerusakan pada tatanan sosial, perpecahan dan permusuhan, sehingga bangsa dan rakyat tidak mendapatkan satu keuntungan apapun dari konfrontasiitu. Sangat berbeda dengan konfrontasi kaum kapitalis (corporation konfronttion) yang selalu akan berakhir dengan berbagi untung, kamu dapat apa dan aku dapat apa yang penting dua belah pihak tidak dirugikan secara capital. Itulah gaya kapitalis (corporation).

Oleh sebab itu, mari kita konsolidasikan semua kekuatan yang masih berharap NKRI ini tetap ada dan berdaulat terutama kaum milenia, kaum twenty-wan, kaum usia duapuluh tahun yang memiliki banyak kemauan-kemaunan yang besar terhadap kebesaran bangsa ini, kaum thirty-tours, kaum usia tiga puluh tahun yang memiliki daya jelajah dan daya pengembaraan yang tinggi dalam menentukan kebesaran bangsa ini, kaum fourty-force, kaum empat puluh tahun yang memiliki kekuatan dan kemampanan dalam dirinya untuk kebesaran bangsa ini, dan kaum fifty-fit, kaum lima puluh tahun yang memiliki kesehatan fisik dan kesehatan berfikir untuk kebesaran bangsa ini.

Mari hentikan konfrontasi horizontal, hentikan permusuhan-permusuhan dalam menghadapi pemilu serempak 2019, terutama dalam pemilihan presiden 2019 yang sudah jelas siapapun pemenangnya adalah sebuah produk gagal demokrasi 2019. Kalapun sudah memiliki pilihan politik untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di pemilu serempak 2019, silahkan memilih dengan penuh damai, hormati perbedaan, dan persiapkan hati yang jembar, hati yang legowo menerima sebuah kenyataan kalau pemerintahan (Presiden dan wakil presiden) hasil pemilu 2019 adalah sebuah produk sistem demokrasi yang gagal.

Mari energi kita fokuskan untuk bicara dan menulis narasi-narasi peradaban milenia Indonesia.Kita selamatkan era milenia Indonesia, dengan menyiapkan sistem dan perangkat demokrasi yang lebih baik dengan memperkokoh DPR RI DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD, kita siapkan calon-calon pemimpin yang lebih baik, calon-calon presiden dan wakil presiden yang lebih baik di era milienia untuk Indonesi 2025 dan selanjutnya.

Penulis: Zaky Roby Cahyadi (Aktivis ’98 Universitas Islam Bandung)

Source URL: https://www.cakrawalamedia.co.id/indonesia-2025-and-then/