TANGERANG (CM) – Direktorat Jenderal Imigrasi memulai 2026 dengan menajamkan arah transformasi kelembagaan. Melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi di Tangerang, Imigrasi memantapkan strategi optimalisasi layanan, penegakan hukum, dan infrastruktur sebagai fondasi ekosistem digital keimigrasian pada Kamis, 22 Januari 2026.
Forum tersebut menjadi arena penyelarasan kebijakan internal dengan agenda prioritas nasional. Digitalisasi layanan dan modernisasi pintu gerbang negara ditempatkan sebagai kunci peningkatan standar pelayanan publik sekaligus penguatan fungsi pengawasan.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menegaskan bahwa capaian imigrasi selama beberapa tahun terakhir tidak datang secara instan.
Ia menyebut integrasi sistem lintas kementerian dan lembaga sebagai hasil kerja panjang yang kini mulai dirasakan manfaatnya.
“Sistem All Indonesia adalah bukti bahwa Imigrasi mampu memimpin perubahan. Prosesnya hampir dua tahun, dan sekarang sudah berjalan. Tantangannya adalah memastikan peran Imigrasi terus membesar dan menjadi rujukan bagi institusi lain,” kata Silmy.
Ia menekankan bahwa transformasi digital menuntut kesiapan penuh aparatur, baik dari sisi kapasitas kerja maupun komitmen pelayanan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengatakan fokus kebijakan Imigrasi 2026 diarahkan pada modernisasi fasilitas dan penguatan layanan berbasis teknologi.
Sejumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi akan diperkuat dengan penambahan autogate di bandara, pelabuhan laut, hingga Pos Lintas Batas Negara.
Tak hanya itu, Imigrasi juga mulai menerapkan prinsip keberlanjutan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Panel surya direncanakan digunakan di wilayah perbatasan dan daerah 3T sebagai bagian dari sustainable business process.
“Pemerataan fasilitas menjadi perhatian utama, termasuk peningkatan sarana di Pos Lintas Batas Tradisional,” ujar Yuldi.
Di luar layanan, penegakan hukum tetap menjadi pilar strategis. Imigrasi menempatkan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia sebagai prioritas, antara lain melalui penguatan program Desa Binaan dan edukasi masyarakat.
Rakor juga membahas peran Imigrasi dalam mendukung iklim investasi lewat penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal, serta program sosial di sekitar unit pelaksana teknis.
Penguatan kelembagaan turut mengemuka. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, mendorong pembentukan struktur baru guna menopang perencanaan strategis kebijakan keimigrasian.
“Kita melihat beban kerja yang terus meningkat. Perlu ada direktorat khusus yang fokus pada sistem dan strategi kebijakan agar perencanaan program lebih terarah,” kata Asep.
Untuk memastikan ekosistem digital berjalan aman, Rakor menghadirkan perspektif eksternal. Badan Siber dan Sandi Negara serta Kepolisian RI memberikan pembekalan terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum, terutama dalam menjaga integritas data keimigrasian.
Menutup rapat, Silmy Karim mengingatkan bahwa pengakuan internasional—termasuk masuknya layanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dalam 10 besar dunia versi Skytrax 2025—harus menjadi pemicu, bukan tujuan akhir.
“Imigrasi harus berada di garis depan digitalisasi dan pencegahan TPPO serta TPPM. Standar global itu harus kita jawab dengan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
