KOTA TASIKMALAYA (CM) – Dihari Tani Nasional 2020, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Fakultas Pertanian Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya, mendatangi Kantor Balekota Tasikmalaya untuk melakukan aksi dan menyampaikan aspirasi para petani terkait alih fungsi lahan pertanian dan bukit yang sudah hampir habis.
Dalam aksinya, PMII di sambut Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Kuswa Wardana, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Agus Wahyudin, Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan, Tedi Setiadi, Kadis Indag, M Firman Syah, Sekdis Lingkungan Hidup (LH), Mujadi dan Sekdis PUPR.
Mereka membawa 7 poster bertuliskan “Selamat hari tani Nasional, PMII berasal petani, kami butuh regulasi bukan basa basi, tambang datang lahan menghilang, Save Gunung Pameongan, Save Aboh, Gunung ditambang Dinas bergoyang, Save petani”, dan sebuah ban mobil.
Korlap Aksi, Aminudin, mengatakan, untuk mempertahankan lahan pertanian dan bukit, pihaknya menuntut 5 poin terhadap pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya yang harus ditindak lanjuti.
“Poin pertama, alih fungsi lahan pangan di kota Tasikmalaya serta Rancangan
Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) PLP2B pertanahan dan berharap ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Berikut terkait sikap dan tuntutan
yang kami maksud,” jelasnya kepada media di Balekota, Kamis (24/09/2020).
Poin ke 2, sambung Aminudin,
Pihaknya menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menolak kartu tani yang dimonopoli oleh para oknum
pemerintahan, karena pada faktanya pendataan banyak yang tidak sesuai, stok pupuk saar pembelianpun sering
tidak ada. Setiap harinya dikuota, setiap pembelian pupuk, saldo kartu tani disesuaikan dengan luas lahan, 10 kg
per sekali tanam.
Poin ke 3, mereka menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera membuat regulasi mengenai kepastian harga pasar. Paaalnya, terdapat banyak permasalahan substansi yang kontra produktif dengan semangat reforma agraria.
Di point ke 4, PMII menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk lebih tegas dalam memperhatikan bantuan sarana dan prasarana untuk para petani, karena pada faktanya banyak sarana dan prasarana yang tidak tepat guna.
“Sedangkan di Poin ke 5, kami menuntut Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk membuat pernyataan kepada pemerintah provinsi untuk tidak melanjutkan kembali galian C di Gunung Pameongan, dan pemerintah harus lebih jeli dalam memikirkan dampak dari Galian C ini terhadap masyarakat sekitar dan juga lingkungannya,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
Baca Juga: KPU Pangandaran Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
