KOTA TASIK (CM) – Momentum Hari Hutan Sedunia yang diperingati setiap 21 Maret menjadi refleksi penting bagi berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKDAS) Kota Tasikmalaya.
Pada peringatan tahun ini, FKDAS menilai kondisi ekosistem hutan dan tata kelola daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Tasikmalaya semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
Ketua FKDAS Kota Tasikmalaya, H. Sigit Wahyu Nandika, mengatakan peringatan Hari Hutan Sedunia 2026 yang diinisiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tema “Forests and the Economy” atau Hutan dan Ekonomi.
Menurutnya, tema tersebut menegaskan bahwa hutan tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Hutan menjadi sumber pendapatan, membuka lapangan kerja, hingga menyediakan pangan. Bahkan menopang pertanian keluarga serta menjaga produktivitas lahan,” ujar Sigit, Sabtu (21/3/2026) malam.
Hutan sebagai Pilar Ekonomi Berkelanjutan
Sigit menjelaskan, dalam perspektif global, banyak negara mulai mengembangkan konsep bioekonomi berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Produk berbasis hutan seperti kayu dan bambu dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan ramah lingkungan yang dapat menggantikan material dengan emisi karbon tinggi, seperti baja, beton, hingga plastik dalam berbagai sektor industri.
Dengan pengelolaan yang tepat, kata dia, hutan tidak hanya berperan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masa depan.
“Hutan sangat penting untuk ekonomi yang sehat, baik saat ini maupun bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Soroti Pengelolaan DAS dan Sungai Cikunten
Namun, kondisi ideal tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin di Tasikmalaya. FKDAS menilai masih minimnya perhatian pemerintah daerah, baik di tingkat kota maupun kabupaten, terhadap pengelolaan hutan dan DAS secara berkelanjutan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah kondisi Sungai Cikunten, yang hingga kini dinilai belum tertangani secara optimal sejak Mei 2025. Padahal, sungai tersebut merupakan sumber air penting bagi ratusan hektare lahan pertanian milik masyarakat.
Menurut Sigit, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani. Sedimentasi, pengelolaan air yang kurang optimal, hingga ancaman kerusakan ekosistem menjadi tantangan yang harus segera ditangani.
Anggaran Dinilai Belum Optimal
FKDAS juga menyoroti adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang setiap tahun diterima oleh Kota dan Kabupaten Tasikmalaya melalui dana bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang nilainya mencapai lebih dari Rp20 miliar.
Dana tersebut, menurut FKDAS, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan, termasuk pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai.
Namun dalam praktiknya, pemanfaatan anggaran tersebut dinilai belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Anggaran sebenarnya ada, tetapi implementasinya belum optimal dalam menjawab kebutuhan lingkungan dan masyarakat,” kata Sigit.
Dorong Kolaborasi dan Kemauan Politik
Sebagai forum koordinasi lintas sektor, FKDAS menilai pengelolaan hutan dan DAS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sigit menekankan pentingnya political will atau kemauan politik yang kuat dari para pengambil kebijakan agar pengelolaan hutan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah.
“Kami berharap ada komitmen nyata dari pemerintah agar pengelolaan hutan tidak hanya menjaga keseimbangan alam, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Momentum Refleksi
Hal senada disampaikan Harniwan Obech, pegiat lingkungan dari Komunitas Republik Aer Tasikmalaya. Ia menilai peringatan Hari Hutan Sedunia harus menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan untuk perubahan nyata.
Sebagai Presiden Republik Aer, Harniwan berharap pemerintah daerah memandang hutan sebagai aset strategis yang mampu menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, Tasikmalaya memiliki potensi besar di sektor kehutanan dan pertanian. Jika dikelola secara terintegrasi antara kawasan hulu dan hilir, hutan dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi berbasis lingkungan yang berkelanjutan.
Momentum Hari Hutan Sedunia 2026 pun diharapkan tidak berhenti pada seruan moral semata, melainkan menjadi langkah awal bagi lahirnya kebijakan dan aksi nyata dalam menjaga kelestarian hutan serta daerah aliran sungai di Tasikmalaya.
