KOTA TASIKMALAYA (CM) – Forum Silaturahmi RT/RW Kecamatan Mangkubumi menuntut keras keadilan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Wali Kota Tasikmalaya dalam berbagai aspek termasuk bantuan sosial dampak Covid-19 yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat.
Ketua Forum Silaturahmi RT/RW se-Kota Tasikmalaya, Dede Sukmajaya mengatakan, bantuan sosial dampak Covid-19 tidak tepat sasaran. Faktanya, di lapangan masih banyak yang sudah meninggal sejak beberapa tahun ke belakang dan sudah pindah lama namun masih mendapatkan bantuan sosial Covid-19.
“Kami menilai datanya tidak sesuai dengan yang dikumpulkan oleh RT dan RW secara update langsung dari warga. Semua data yang digunakan oleh pemerintah itu bukan data terbaru, tapi data yang lama ini, dan yang menjadi pertannyaan kami. Karena kami selaku pengurus menjadi korban keluh kesah dan bulang-bulangan warga,” terang Dede saat melakukan rapat di Ruang Rapat 1 DPRD, Kamis (30/04/2020).
Ia menambahkan, hal itu harus menjadi catatan karena jasa RT dan RW sangat besar. Semua ikut berperan. RT dan RW bisa menjadikan Jokowi Presiden, dan mereka juga bisa menjadikan Ridwan Kamil Gubernur, termasuk menjadikan Budi Budiman Wali Kota. “Faktannya, insentif saja tidak seberapa mana balas budi pemerintah, malah yang terjadi RT dan RW dianggap sepele,” tegasnya.
“Pedahal peranan RT/RW yang notabene sebagai lembaga pemerintah paling bawah perannya lebih berat dan lebih besar ketimbang para pegawai negeri. Karena RT dan RW garda terdepan di lingkungan masyarakat bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan serta permasalahan yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Dede menyebut, disaat ada penyebaran wabah virus Corona, RT dan RW membantu pemerintah tanpa dikasih anggaran, namun dengan ikhlas demi wargannya mereka rela gotong royong dengan masyarakat menyosialisasikan hingga membentuk gugus tugas mandiri.
“Yang jadi miris, pemerintah meski kehidupannya sudah dijamin segalannya dengan gaji tetap oleh negara, termasuk dengan tunjangan dan lainnya tapi tanpa ada anggaran khusus tidak bisa bekerja dengan baik. Adanya janji dan perintah wali kota yang membetuk tim gugus tugas dalam penanganan Covid-19 di tingkat RW yang akan menggunakan sebagian anggaran kelurahan mana tidak ada buktinya hanya omong doang?,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
