KAB.TASIK (CM) – Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang pernah tersandung kasus etik justru mendapat promosi jabatan pada rotasi tahap pertama, Agustus 2025 lalu.
Kasus tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan integritas proses rotasi-mutasi yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses tersebut. Ia menilai BKPSDM perlu memberikan penjelasan terbuka terkait dasar promosi jabatan yang diberikan kepada ASN dengan catatan etik.
“Awalnya kami diberi penjelasan bahwa masalah itu sudah dianggap selesai di unit kerjanya,” ujar Asep Rabu 22 Oktober 2025.
Baca juga: Reformasi Birokrasi Tak Kunjung Nyata, Pemerintahan Cecep-Asep Disorot DPRD
Namun, lanjut dia, informasi lain yang diterima DPRD justru menyebutkan bahwa berkas pelanggaran etik ASN tersebut telah diserahkan ke BKPSDM sejak November 2024.
“Kalau benar begitu, berarti ada perbedaan data dan keterangan. Ini bukan hal sepele, karena bisa diartikan BKPSDM telah memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan kepada DPRD,” tegasnya.
Menurut Asep, ketidakjelasan informasi ini berpotensi mencederai kredibilitas lembaga kepegawaian dan prinsip meritokrasi yang menjadi dasar reformasi birokrasi.
Komisi I DPRD juga disebut telah dua kali melayangkan undangan kepada BKPSDM dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk hadir dalam rapat klarifikasi. Namun, hingga dua kali pemanggilan, kedua lembaga tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
“Kalau prosesnya benar dan sesuai aturan, seharusnya tidak perlu menghindar. Ketidakhadiran ini justru menimbulkan pertanyaan baru,” kata Asep.
