PANGANDARAN (CM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat menggelar rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap penjelasan Bupati Pangandaran terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Pangandaran, Selasa (04/08/2020).
Dalam rapat paripurna tersebut, sebanyak enam fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Pangandaran menyetujui dan menerima penjelasan Bupati Pangandaran dan dibahas pada tahap selanjutnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rara Agustin menyampaikan, dengan adanya dinamika kondisi ekonomi terutama saat pandemi covid-19 menyebabkan perlunya perubahan terhadap asumsi kondisi makro ekonomi serta target pendapatan di tahun 2020 sekaligus sinkronisasi terhadap perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021.
“Sebagai solusi alternatif dan opsi penting dalam penyesuaian pengelolaan keuangan daerah. pada rancangan KUPA, baik pendapatan daerah, pembiayaan daerah, maupun belanja daerah setelah perubahan mengalami kenaikan. Dan kenaikan tersebut tentu tidak dapat dihindari yakni akibat prioritas belanja jejaring pengaman sosial (social safety net) pada masa pandemi,”ujarnya.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memahami benar situasi dan kondisi anggaran yang kita miliki. Karena tidaklah mudah untuk memulihkan kondisi ekonomi pasca covid-19.
“Namun kita harus tetap optimis dan menyadari bagaimana pentingnya kerjasama sinergis dan dukungan semua pihak terkait,”katanya.
Rara mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa kebijakan pemerintah daerah yang diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun 2020 sudah tepat yakni dengan mengoptimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah.
”Kami juga sependapat bahwa rasionalisasi belanja daerah dan pergeseran belanja berdasarkan skala prioritas merupakan salah satu opsi kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. semoga keadaan ekonomi makro indonesia khususnya kabupaten pangandaran dapat segera pulih kembali,”harap Rara.
Oleh karena itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerima dan menyetujui Rancangan KUPA dan PPAS Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2020 untuk mendapatkan pembahasan pada tahapan selanjutnya.
Sementara itu, Sekertaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Encep Najmudin dalam pandangan umumnya menyampaikan terkait Rancangan Perubahan KUPA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2020 bahwa tahapan penyampaian draf KUA-PPAS Perubahan dan draf APBD agar memperhatikan jadwal tahapan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga agar di dorong ketetapan waktu pengerjaannya.
“Pada intinya kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju untuk di bahas pada tahapan selanjutnya,”sebutnya.
