KOTA TASIK (CM) – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya bersama LSM Satria Jaga Lembur (Sajalur) dan Aliansi Rukun Warga dan Tetangga (ARWT) menggelar rapat dengan Bulog, Dinas Sosial, dan Inspektorat, Senin 22 September 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD itu membahas sejumlah temuan terkait distribusi bantuan sosial (bansos), pendistribusian beras Bulog, serta dugaan pemotongan insentif RT dan RW.
Ketua Sajalur, Nanang Nurjamil, menyoroti adanya pungutan liar dalam distribusi beras Bulog dari titik kelurahan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menurutnya, karena tidak ada biaya resmi untuk pengangkutan, RT dan RW terpaksa memungut Rp10.000–Rp15.000 dari setiap penerima manfaat.
“Setiap pungutan itu tidak ada regulasi. Artinya sudah masuk pungli, tetapi dibiarkan. Bulog pun tidak bisa menjawab jelas, bahkan masih akan menanyakan regulasinya,” ujar Nanang.
Ia juga menyoroti dugaan pemotongan insentif RT sebesar Rp25.000 dan RW sebesar Rp30.000 per bulan sejak 2017. Jika diakumulasikan dari 69 kelurahan, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
“Ada kabar dipakai untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, kalau benar akan kami cek langsung ke BPJS,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Heri Ahmadi, menilai regulasi penyaluran bantuan memang belum tuntas. Saat ini, aturan hanya mengatur distribusi sampai titik kumpul di kelurahan.
“Seharusnya regulasi jelas sampai ke KPM, karena biaya angkut, naik-turun beras memang ada. Kalau dibiarkan tanpa aturan, akhirnya muncul kebijakan lokal dengan pro-kontra,” katanya.
Menurut Heri, Komisi IV sudah meminta agar anggaran distribusi beras Bulog ditanggung hingga titik KPM.
“Karena ini program nasional, regulasinya harus jelas di Kementerian Sosial. Kalau tuntas, masalah distribusi bansos ini juga selesai,” ujarnya.
