KOTA TASIKMALAYA (CM) – Menyikapi soal data bantuan sosial Covid-19 yang saat ini masih belum merata dan tidak tepat sasaran, Ketua Komisi lV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, Dede Muharam, meminta pemerintah mengakui kesalahan data ketidaktepatsasaran bersumber di pemerintah, bukan dari pengurus tingkat bawah.
“Mau tidak mau pemerintah harus mengakui, jika sudah diakui perbaiki sistem datanya biar data yang dibutuhkan di saat seperti ini benar-benar valid dan tepat sasaran,” jelas Dede kepada media usai silaturahmi di salah satu Rumah Makan Saung, Kamis (20/05/2020).
Ia menyebut, untuk membangun negeri ini jelas legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, dan menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan daerah tidak ada salahnya meminta kepada pemerintah secara jujur mengakui kesalahan data bersumber dari pemerintah.
“Adanya covid-19 mudah-mudahan bisa menjadi renungan bersama baik Pemerintah maupun DPRD harus berani melakukan perubahan soal dokumen yang saat ini dipandang sembrawut,” papar Dede.
Menurutnya, bicara soal data percayakan kepada tokoh masyarakat RT dan RW yang mengtahui persis kondisi di lingkungan masyarakat. “Kita berkacamata terhadap data bantuan sosial Covid-19 tentu pemerintah harus berani mengakui kesalahan dokumen kalau memang mau maju. Tentunya ini akan mengarak kepada sebuah perubahan lebih baik,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
