KOTA BANDUNG (CM) – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Abdul Hadi Wijaya mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa uang tunai saja.
Legislator yang akrab disapa Gus Ahad itu menjelaskan bahwa dengan memberikan bantuan sosial dengan uang tunai lebih memudahkan masyarakat dan juga lebih simpel, sehingga tidak akan ribet serta tidak akan membusuk.
“Pertama kemudahan, keamanan dan simpel, tidak ribet tidak busuk dan nyampai ke orang penerimanya, sehingga lebih mudah, karena sarana teknologi banyak manualpun banyak, baik Pos, BRI dan sebagainya,” jelasnya, Selasa (12/05/2020).
Kedua, kata dia, dengan penyaluran melalui bantuan tunai, omongan-omongan negatif tentang nilai barang gimana yang selama ini beredar di kalangan masyarakat akan bisa diselelaikan.
“Kalau bantuan melalui barang, kan barangnya pun naik turun. Misalnya, berasnya akan turun, apakah akan dilebihkan kiloannya atau sebagainya ini akan teredam otomatis omongan-omongan negatif yang selama ini beredar, karena masyarat pegang uangnya langsung,” kata Gus Ahad.
Ketiga, dengan dipegangnya uang tunai langsung ini maka akan pemberdayaan ekonomi di kampung-kampung, sehingga itu bisa langsung dilakukan hari ini.
“Kalau 9 juta KK masing-masing dengan uang Rp 500 ribu kemudian berbelanja, mereka dianjurkan berbelanja di warung-warung tetangga terdekatnya, sehingga perekonomian masyarakat bisa stabil. Jadi kalau menurun bisa teratasi dengan bantuan yang sedang akan disalurkan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar Edi Rusyandi, mengakui bantuan tunai sangat lebih efektif diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
Menurutnya, dari beberapa kasus bantuan non tunai banyak memiliki kelemahan dan memerlukan proses dan prosedur lama. Sehingga, di beberapa tempat banyak terjadi kesalahan akibat kurang koordinasi.
Alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut Edi bantuan tersebut malah tidak bermanfaat.
“Sungguh memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur,” kata Edi.
Sebagai wakil rakyat pihaknya sudah mengingatkan gubernur agar skema bansos senilai Rp 500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. itu jauh lebih efisien, uang di simpan di bank gak bakalan busuk. “Inikan mudah dan murah untuk distribusinya,” ucap dia.
Selain itu, dengan semua tunai bisa membantu pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil di bawah gigit jari.
“Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Dengan mekanisme yang dipakai pemprov sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat,” tandasnya. **
