TASIKMALAYA (CAMEON) – Puluhan warga Desa Ancol dan Maribaya yang mengatasnamakan petani di Kecamatan Cineam Kab Tasikmalaya mendatangi kantor Bupati Tasikmalaya di Bojongkoneng Singaparna, Rabu (09/08/2017).
Dengan membawa sejumlah poster bertuliskan kekecewaan terhadap pejabat pemerintah Kab Tasikmalaya, mereka menilai Pemkab Tasikmalaya tidak mau menolong meringankan kesulitan rakyatnya.
Aksi mereka ini adalah sebagai jawaban atas sikap dan pernyataan Sekda Abdul Kodir yang mengatakan dengan cara yang menurut mereka tidak etis diucapkan oleh seorang pejabat pemerintah.
“Masa seorang pejabat sekelas Sekda bilang tarimakeun we da geus taqdirna kepada rakyatnya yang notabene ingin meminta solusi yang mereka hadapi, pejabat macam apa itu,” ujar Evi Yulman Korlap aksi.
Lontaran nyeleneh sang Sekretaris Daerah ini berawal saat sejumlah warga mengadukan atas ketidaksesuaian harga jual tanah mereka yang terkena proyek bendungan leuwi keris. Mereka mengadukan kesewenang-wenangan pihak BPN yang menarif 60 ribu per meter persegi dari tanah warga yang terkena proyek nawacita jokowi ini.
Padahal jika dibandingkan dengan warga di Kab Ciamis yang juga sama tanahnya terkena proyek bendungan ini, dihargai 140 per meter persegi, alih alih mendapatkan solusi dan kebijakan dari Pemkab Tasikmalaya, namun warga justru mendapatkan semprotan kalimat yang tidak berkenan di hati puluhan warga dari seorang Sekda.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Tasikmalaya Uu ruzhanul Ulum meminta maaf atas sikap yang jika memang disampaikan oleh Sekda kepada masyarakat ini benar adanya. Bahkan, dirinya akan menegor bawahannya agar bisa menjadi pelajaran bagi Pemkab Tasikmalaya.
“Selaku Kepala Pemerintahan di wilayah Kab Tasikmalaya, saya betul-betul minta maaf, dan saya akan menegur beliau jika memang itu betu-betul dia sampaikan,” ungkap Bupati.
Sementara terkait permasalahan yang tengah dihadapi oleh warga di dua desa ini, Bupati berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak BPN dan instansi terkait, mengingat dirinya tidak memiliki kewenangan dengan proyek pemerintah pusat ini. (dzm)
