TASIKMALAYA (CM) – Tahun ini, Pemkab Tasikmalaya tak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat seperti yang telah diraih selama tiga tahun berturut-turut, namun Pemkab hanya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2018.
Hal itu menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat. Ia menilai, raihan WDP menunjukan bahwa pengelolaan keuangan di Pemkab Tasik mengalami penurunan, seperti dari tingkat kerapian dalam tata administrasi dan tata kelola.
Dirinya mengatakan, tiga kali WTP yang diraih sebelumnya tidak bisa dipertahankan dan membuat stigma negatif bagi pemkab yang beberapa waktu ini banyak kasus korupsi yang terjadi seperti dalam dana hibah. “Ini menunjukan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan tidak dipatuhi,” kata Basuki, Selasa (11/06/2019).
Ia berharap, kedepan harus ada evaluasi terhadap beberapa kekurangan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dievaluasi. “Kepala daerah harus lebih meningkatkan pengawasannya dalam perencanaannya dan pelaksanaan program,” pungkas Basuki. (Sep)
