CIMAHI, (CAMEON) – Kota Cimahi ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI menjadi satu dari 44 Kabupaten/Kota yang akan menerapkan pembagian bantuan pangan non tunai atau voucer elektronik (e-elektronik). Rencananya, voucher elektronik mulai diberlakukan 2017 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Cimahi, Tri Laksmihindia, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/10/2016).
“Kami sudah 2 kali ikut sosialisasi Kementerian Sosial. Rencananya 2017 program Rastra (Beras Sejahtera) berubah jadi bantuan pangan pakai e-voucher,” terangnya.
Dikatakan Laksmi, program bantuan pangan non tunai menggunakan e-voucher meliputi dua bahan pangan yakni beras dan telor.
Untuk penganggaran, program e-voucher akan dikelola oleh Kemensos. Setiap voucher tersebut dianggarkan Rp 110.000 per bulan. Masyarakat yang sudah mendapatkan e-voucher dibebaskan untuk membeli beras atau telor dengan nominal yang sudah ditentukan tadi, yakni Rp 110.000.
“Anggaran dari pusat. Dengan e-voucher senilai Rp 110.000 per bulan setiap Keluarga Sasaran (KS), tapi masih tentatif nilainya. Nilai Rp 110 ribu terserah mau beras atau telor, yang penting bisa terserap,” beber Laksmi.
Ditegaskan Laksmi, voucher tersebut tidak bisa dicairkan atau diganti dengan uang, tetapi harus dengan beras atau telor. “Nggak bisa dicairkan, harus beli barang,” tegasnya.
Nantinya, lanjut Laksmi, Keluarga Sasaran (KS) akan mendapatkan e-voucher dari bank yang sudah ditunjuk oleh Kemensos. Bank tersebut bertugas memverifikasi e-voucher.
Setelah KS mendapatkan e-voucher, baru mereka bisa menukarkannya dengan kedua bahan pangan. Namun, e-voucher tersebut hanya bisa ditukarkan ke warung yang sudah disediakan Kemensos yang dinamakan e-warung.
“Yang bikin warung itu dari Kementerian. Di Cimahi, tiap kecamatan satu. Jadi, tempatnya bisa dijangkau,” katanya.
Perihal keluarga yang berhak mendapatkan e-voucher, lanjut Laksmi, Kota Cimahi mendapatkan jatah 19.975 KS. Namun, jumlah KS 2017 di Cimahi belum bisa dipastikan karena harus menunggu data dari Badan Pusat Statisik (BPS) Kota Cimahi.
Jika dilihat dari data KS tahun 2015-2016, di Cimahi ada 18.934 KS. Data tersebut kemungkinan berubah pada 2017 mendatang. “Data terakhir 18.934 di 15 kelurahan. Itu data 2015 yang digunakan sampai sekarang,” terang Laksmi.
Namun, program nasional tersebut, kata Laksmi, belum disosialisasikan kepada masyarakat umum. Sebab, pihaknya masih menunggu pedoman umum resminya dari Kemensos.
“Kami menunggu pedoman umum dan jumlah yang fix dari Kementerian Sosial,” katanya. cakrawalamedia.co.id (Rizki)
