TASIKMALAYA (CM) – 24 Pemerintah Kabupaten/Kota atau 88% Pemerintah Daerah di Jawa Barat menyandang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Tiga Pemda lainnya, yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat, mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sementara, seluruh Pemda di Jawa Barat tidak ada yang menyabet opini disclaimer.
Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengatakan, laporan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 merupakan cambuk untuk bersemangat memulihkan penataan keuangan lebih baik ke depan.
Meski mendapatkan opini WDP, Ade menilai penataan keuangan dan aset Kabupaten Tasikmakaya cukup baik. Meskipun dalam pemeriksaannya, BPK menemukan ada catatan yang perlu dan untuk segera dilakukan perbaikan.
“WDP itu kan dengan pengecualian, artinya dengan catatan yang harus segera ditindaklanjuti,” paparnya, Jumat (14/06/2019. Ade pun tetap berterima kasih kepada BPK karena ada pekerjaan yang harus dilaksanakan hasil dari WDP.
Ade bertekad, penataan keuangan Pemkab Tasikmalaya ke depan akan lebih baik dengan adanya opini WDP tersebut. Artinya, dijadikan semangat untuk mengubah ke arah yang lebih baik.
“Kami berharap akuntabilitas kita baik dan meningkat. Raihan WDP akan dijadikan semangat untuk kembali meraih WTP,” pungkasnya. (anto)
