KOTA TASIKMALAYA (CM) – Guna mendongkrak perekonomian dan berbagai pembangunan, kesehatan dan lainnya di Kota Tasikmalaya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Tawang dan Kecamatan Purbaratu melakukan pelatihan bersama 7 indikator berbagai produk pembangunan.
“Produk itu mulai dari, keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, air bersih, pengelolaan persampahan, penanganan kebakaran dan ruang terbuka publik,” ungkap Enur Nurjanah salah satu anggota BKM Kelurahan Tawang dan Panitia Pelaksana kegiatan pelatihan di Aula Kecamatan Tawang, Senin (11/09/2018).
Sementara, Camat Tawang Denny Diyana berharap, pelatihan tersebut dapat membantu pemerintah maupun masyarakat dalam merealisasikan berbagai pembangunan dalam wujud nyata. “Mengingat usia Kota Tasik relatif masih muda. Artinya, potensi dan keberadaannya masih sangat berkembang. Tentu dalam pengembangan ini butuh perhatian dan keterlibatan semua pihak. Salah satunya melalui pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) BKM,” paparnya.
Denny mengungkapkan 7 indikator itu bisa mendorong akselerasi pembangunan Kota yang merata, tidak hanya di satu titik saja. Dengan kehadiran BKM yang sudah dibekali ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengimplementasikan dan mengetahui kebutuhan masyarakat paling tidak menangani ekonomi, kesehatan, atau mengurangi tingkat kemiskinan yang saat ini masih dikisaran 14 persen dari jumlah penduduk yang ada.
Menurutnya, masih tingginya angka kemiskinan diakibatkan banyak faktor, di antaranya pembangunan lingkungan yang tidak mendukung, ekonomi belum merata dan menyentuh daerah pinggiran seperti di Kecamatan Tamansari meskipun pendongkrak ekonomi pasar sudah dibangun hampir merata di setiap sudut Kota seperti di Kecamatan Tamansari, Kawalu, Indihiang, Panglayungan dan lainnya.
Diakuinya bahwa dalam menyikapi kemiskinan dan perekonomian, sejauh ini pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya, namun masih banyak sasaran yang belum maksimal dan terjangkau dengan alasan banyaknya faktor, selain ekonomi salah satunya bisa disebabkan akibat jauhnya jarak tempuh transaksi sehingga membutuhkan dan menyita waktu cukup lama.
Dia menambahkan, untuk dapat mengurangi dan mempercepat berbagai pembangunan serta ekonomi perlu adanya sokongan anggaran minimal Rp 10 miliar per tahun yang disalurkan melalui Pagu Indikatip Wilayah Kecamatan (PIWK) dan nantinya bisa disalurkan melalui lembaga yang ada seperti LPM termasuk BKM di masing-masing Kelurahan.
“Tentunya untuk menyelesaikan semua itu harus ada keterlibatan banyak pihak, termasuk masyarakat. Jangan sampai anggaran yang tengah dicanangkan untuk pembangunan habis di dinas. Tetapi harus ada upaya bagaimana caranya agar anggaran itu seutuhnya sampai ke masyarakat. Itulah di antaranya yang menyangkut 7 pokok pelatihan BKM,” pungkas Denny. (Edi Mulyana).
