BANDUNG, (CAMEON) – Tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Bandung dipandang sebagai pemicu tidak selesainya penanganan banjir. Adanya Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dan Dinas Sosial (Dinsos) belum bisa mengintegrasikan penanganan utama banjir.
“Kalau ada petugas BPBD, mereka akan tahu mana yang akan jadi priotitas,” kata pakar tata kota ITB Denny Zulkaidi, Senin (14/11).
Diakui olehnya, saat ini terdapat titik-titik banjir yang baru. Sebelumnya, terdapat beberapa titik-titik menjadi langganan banjir, seperti Pasteur, Pagarsih, dan Gedebage yang sampai saat belum maksimal penanganannya.
Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun ini turut berkontribusi terhadap rentetan bencana banjir di Kota Bandung dalam beberapa pekan terakhir. Namun, dalam hal ini pemerintah tidak bisa menyalahkan cuaca atas penyebab banjir.
Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung telah memperingatkan terkait curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini harusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi banjir.
”Hal ini yang tidak dikerjakan secara optimal. Ketiadaan BPBD di kota ini membuat koordinasi antisipasi bencana tak jelas siapa bertanggung jawab,” tutur Denny.
Denny menegaskan, pentingnya penanganan masalah banjir secara integral. Seperti pembersihan gorong-gorong dan drainase menjadi langkah awal antisipasi banjir. Lalu ukuran gorong-gorong di Dago, misalnya, belum bakal efektif menuntaskan genangan. Sebab, sistem drainase di kawasan rendah belum disesuaikan kapasitasnya.
Selain itu, perlu juga pembuatan sumur resapan sangat diperlukan. Harusnya, setiap rumah dengan luas 100 meter persegi dibangun sumur resapan. “Kalau ada 10 ribu rumah, bisa dibayangkan ada berapa ribu sumur resapan yang ada,” ucapnya.
Lanjut dia, koordinasi dengan wilayah-wilayah di Bandung Raya juga mutlak dilakukan. Pemkot Bandung tidak akan bisa menangani banjir sendirian. Komitmen bersama yang beberapa hari lalu diinisiasi Pemprov dan para kepala daerah di Bandung Raya merupakan langkah positif.
”Tapi ini kan baru komitmen di atas kertas, belum aksi. Nah, pelaksanaan di lapangan inilah yang musti segera dikerjakan dengan serius,” pungkasnya. (Putri)
Foto: Polresta Bandung
