TASIKMALAYA (CM) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya menggelar audensi bersama Polres Tasikmalaya Kota dan sejumlah pengurus Satgas 13 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPAID. Audienasi dilaksanakan di aula Mapolresta Tasikmalaya, Rabu (03/10/2018).
Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto mengatakan, tujuan utama audensi untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi bahwa di tahun ini telah tercatat adanya peningkatan kasus yang sangat signifikan jika dibanding dengan tahun 2017.
“Diantaranya kasus anak hilang, kekerasan terhadap anak, pelecehan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lainnya. Untuk mengatasi semua ini tentu diperlukan sinergitas antara pihak kepolisian dan KPAID dalam menangani sebuah persoalan tersebut. Belakangan ini kami melihat jumlah kasus hasil laporan semakin hari semakin meningkat,” terang Ato (Sapaan akrab).
Dia menyebut sampai saat ini banyaknya kasus anak yang ditangani pihak kepolisian masih belum optimal, sehingga hasil dari konsolidasi membuahkan respon positif. Ato menambahkan, ada sesuatu yang harus ditangani dengan serius seiring dengan berkembangannya komunitas anak yang saat ini salah satunya dalam penanganan anak-anak funk yang kebanyakan di bawah umur melalui pembinaan.
Sementara, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Fery Kurniawan Ma’ruf, sangat menyambut baik dengan kehadiran KPAID yang melakukan koordinasi mengenai berbagai hal terutama yang menyangkut kinerja kepolisian dalam penanganan laporan tindakan kekerasan terhadap anak, pelecehan dan lain sebagainya.
“Bila perlu diagendakan secara rutin agar koordinasi terkait dengan penanganan kasus perkara maupun pembinaan terhadap anak bisa lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan kembali, khususnya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota. Saya akui belakangan ini adanya peningkatan kasus kriminalitas terkait kehilangan, kekerasan terhadap anak,” ujar Febry.
Sehingga, katanya, sudah seharusnya semua stakeholder baik dari jajaran kepolisian, KPAID dan pemerintah bergandengan tangan untuk sama-sama menangani dan menyelamatkan anak-anak. Kapolres mengakui ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan namun masih belum tertangani.
Hal tersebut, lanjut Febry, akan dijadikan sebagai pekerjaan rumah (PR) dengan harapan bisa secepatnya selesai. Pihaknya pun memminta bantuan KPAID untuk menangani khusuanya dalam kaitan informasi yang bisa disampaikan kepada kepolisian. Kapolres berjanji akan mengevaluasi jumlah laporan yang masuk dan belum tertangani pada akhir Desember dalam setiap tahunnya.
“Semua laporan yang belum tertangani harus secepatnya ditindaklanjuti agar tidak bertambah, terutama berkaitan dengan pembinaan anak-anak funk juga geng motor supaya tidak terlibat terhadap tindakan kriminalitas baik pencabulan di bawah umur melalui pola penanganan pembinaan yang kita perlu sinergiskan bersama dengan KPAID dan pemerintah mulai dari tingkat kecamatan, desa maupun kelurahan,” pungkas Febry. (Edi Mulyana)
