KOTA TASIK (CM) – Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya memanggil beberapa OPD untuk menerangkan sejumlah persoalan mulai dari vaksinasi anak, sertifikat palsu atau vaksin kosong hingga DBD.
Dalam Kesempatan itu, Sekretaris Komisi IV, Gilman Mawardi menyampaikan, sebetulnya pihaknya sudah mewanti-wanti dari awal pelaksanaan vaksinasi di tingkat SD dan MI, dan juga meminta ke dinas terkait untuk memastikan setiap anak didampingi oleh orangtuanya.
“Kemudian melakukan screening yang benar sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk masalah terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) ini,” tegas Gilman, Senin 24 Januari 2022.
Sementara itu, lanjut Gilman, terkait persoalan Demam Berdarah dengue (DBD) ketika masa inkubasi tidak memperlihatkan gejala termasuk saat dilakukan tes tidak muncul, ada fase-fasenya.
“Beda lagi dengan Covid-19 yang ketika dilakukan tes hasilnya langsung muncul positif atau negatif. Kebetulan sekarang lagi mewabah DBD di Kota Tasikmalaya,” jelasnya.
Lalu, terkait sertifikat palsu atau vaksin kosong pihaknya pun sudah meminta klarifikasi langsung ke Dinas Kesehatan bahwa harus dilakukan entri dulu kemudian percepatan pengadminitrasian.
“Saking banyaknya peserta yang divaksin, sehingga tim bagian administrasi mungkin berinisiatif. Jadi dibuatkan sertifikat terlebih dahulu, namun anak tersebut ternyata ada kendala, artinya belum tervaksin tapi sertifikat sudah keluar,” bebernya.
Pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperjualbelikan sertifikat vaksin.
“Kalau melihat kondisi, saya pun sudah memastikan kepada Dinas Kesehatan jangan sampai terulang lagi,” tandasnya.
