KOTA TASIKMALAYA (CM) – Inilah sikap politik yang diperlihatkan puluhan warga Bojong Kaum, yang berada di lingkungan tempat tinggal Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.
Sebelumnya mereka sudah mendukung dan mengusung Budi sebagai Wali Kota dua priode. Namun kini, mereka merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil. Akhirnya, mendatangi Kantor Balekota, menuntut keadilan, tentang kesenjangan sosial.
Dea Renaldi (23) warga RT 01/12 kelurahan setempat, mengaku kecewa dengan kepemimpinan Budi. Dirinya prihatin terhadap warga terkatagori miskin di wilayah lingkungan Wali Kota.
Ia mengungkapkan, tidak kurang dari 80 jiwa yang tidak mendapatkan kesenjangan sosial seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan sejumlah program pemerintah lainnya.
“Untuk meminta keadilan, saya sendiri mewakili warga bojong pernah datang ke rumah pak Wali Kota Budi Budiman. Tetapi yang didapat sepertinya mempersulit,” terang Dea kepada media di Kantor Bale Kota setempat, Kamis (21/02/2019).
Dea mengatakan, seharusnya Budi memberikan kebijakan untuk keinginan warganya. Walau dia mengakui, semua orang mengetahui bahwa status wali kota sekarang ini milik semua warga Kota Tasikmalaya.
“Tetapi bagusnya kan sebelum memperhatikan warga yang jauh, yang dekat juga harus diperhatikan,” katanya.
Jika permintaan kesenjangan sosial untuk kepentingan masyarakat miskin yang disampaikan dan dikeluhkan warga Bojong tidak digubris, pihaknya berjanji akan mengerahkan masa lebih besar.
Ditempat sama, Kepala Dinas Sosial H.Nana Rosadi mengatakan, pihaknya menerima tuntutan para warga terkait kesenjangan sosial. Misalnya, keluhan warga yang belum kebagian beras rastra.
“Kita dari pemerintah sudah melakukan musyawarah kelurahan (Muskel) dengan tujuan untuk menyisir seluruh lapisan warga. Tujuan penyisiran untuk dibantu memberikan hak kesenjangan sosial,” papar Nana.
Nana mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi data warga kategori sangat miskin. Wabilkhusus untuk warga Bojong.
“Intinya warga yang belum mendapatkan kesenjangan sosial, akan kembali dilakukan rekap ulang dikasih waktu sampai tanggal 5 Maret 2019,” katanya. (Edi Mulyana)
