KOTA TASIKMALAYA (CM) – Guna mengatasi harga telur ayam, Tim Pengendali Inflasi Daeraha (TPID) Kota Tasikmalaya kembali menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di beberapa pasar, seperti Pasar Pancasila, Padayungan, Indihiang, dan Cikurubuk.
Kepala Unit PD Pasar Pancasila, Yuyus Firdaus (34) mengaku, sebelumnya harga normal telur ayam Rp. 20 ribu/Kg, namun kemarin sebelum mengalami penurunan sempat ada peningkatan hingga mencapai Rp. 26-27 ribu/Kg. “Sekarang sudah berangsur normal Rp. 23 ribu/Kg dari harga sebelumnya,” terang Yuyus, Selasa (24/07/2018).
“Jangan khawatir, pada operasi saat ini setok telur ayam yang kami sediakan selama operasi pasar murah digelar kurang lebih 2 ton. Harga jual di Pasar Pancasila saat ini Rp. 21 ribu/Kg, pedahal harga yang ditetapkan pada OPM ini Rp. 22.500 ribu/Kg,” ujar Iyus.
Di tempat yang sama, salah satu pembeli, Nani (52) mengaku, adanya operasi pasar murah sangat membantu, apalagi dirinya selaku penjual di rumah makan. Kemudian, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tasikmalaya, Dedi menyebutkan, sebelumnya kenaikan harga telur ayam dipicu adanya faktor ekternal kenaikan dollar, sehingga berdampak pada harga pakan ditambah faktor cuaca yang tidak menentu.
“Tetapi didalam peningkatan harga beberapa pekan lalu tidak ada faktor yang disebabkan oleh penimbunan, karena kalau orang menimbun telor 10 hari saja akibatnya bisa busuk,” papar Dedi.
Untuk mengantisipasi kembali adanya peningkatan harga, kata Dedi, pihaknya bersama tim TPID melakukan OPM yang dilaksanakan selama 4 hari dengan harga di bawah pasar yakni Rp. 22.500/Kg. Namun, jika harga pasar turun secara otomatis harga OPM juga ikut menyesuaikan. “Seperti yang sekarang, harga telur di Pasar Pancasila Rp. 22.500. Secara otomatis harga jual OPM menjadi Rp 21.000 ribu/Kg,” katanya.
“Adanya perbedaan harga misalkan di Pasar Cikurubuk dan Pancasila, dalam hal ini pemerintah tidak bisa sepenuhnya ikut intervensi harga. Karena, harga itu tergantung pasar dan lokasi. Contohnya harga telur semakin jauh tempat produksinya pada lokasi pasar secara otomatis biaya distribusinya makin membengkak, itulah sebabnya bisa berbeda,” tambah Dedi.
Menurutnya, OPM tidak ada subsidi dari pemerintah atau menggunakan biaya dari APBD, tapi hasil dari kerjasama semua pihak atau tim pengendali inflasi daerah. (Edi Mulyana)
