BANDUNG, (CAMEON) – Jawa Barat mencanangkan bebas rabies 2018. Hal itu bisa dicapai melalui sinergi yang dikenal sebagai konsep one health. Sehingga, penyakit zoonosis yang ditularkan hewan kepada manusia dapat diatasi secara intensif dan lebih dini.
Salah satu dokter hewan Dinas Peternakan Jawa Barat, Arif Hidaya, menyatakan optimis hal tersebut bisa tercapai. “Kami akan berusaha kuat mewujudkan target tersebut,” ungkapnya kepada CAMEON, belum lama ini.
Diakui olehnya, sepanjang tahun 2016 ini masih tercatat kasus rabies di beberapa daerah. Pihaknya mencatat terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pengentasan rabies. Di antaranya, masih kurangnya koordinasi antarpetugas kesehatan hewan, masih lemahnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan, terbatasnya sumber daya manusia yang terlibat, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat.
“Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang tidak melaporkan kasus gigitan rabies,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Barat, Pranyata Tangguh Waskita, mengatakan perlu adanya dukungan kebijakan untuk menunjangnya. “Untuk Jawa Barat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jawa Barat telah menyepakati perubahan SOTK di Pemprov Jabar, salah satunya adalah penggabungan Dinas Peternakan dengan Badan Ketahanan Pangan Jabar,” jelasnya.
Lalu, lanjut dia, kurang lebih seminggu yang lalu, pemerintah telah membubarkan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis karena alasan efisiensi anggaran. Sementara UU Otoritas Veteriner di Indonesia belum juga disahkan. Belum lagi, terjadi perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di daerah.
Pranyata memaparkan, PDHI telah melaksanakan sejumlah aktivitas dalam rangka membantu mewujudkan provinsi Jabar bebas rabies. Di lingkup internal, PDHI telah melaksanakan program pelayanan vaksinasi rabies, program pengendalian populasi Hewan Penular Rabies (HPR) melalui sterilisasi atau kebiri, serta vaksinasi rabies kepada para dokter hewan.
“Selain itu, PDHI juga telah menjalin kerja sama dengan rumah sakit dan klinik hewan pemerintah, Dinas Peternakan di kota/kabupaten dan provinsi. Lalu, komunitas penyayang satwa, perguruan tinggi, serta melakukan talkshow di media sebagai edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun diakui oleh Pranyata, pihaknya belum menjalin kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Begitu juga dengan Dinas Kesehatan di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi dalam program pemberantasan penyakit zoonosis, khususnya Rabies.
Terakhir, Guru besar Unpad Prof. Roostita mengatakan perlu ada lima pilar pendekatan. “Sinergi sektor animal, human, dan ecosystems ini dilakukan melalui pendekatan lima pilar yang meliputi sosiokultural, teknis, organisasi, politik, dan sumber daya,” ungkapnya.
“Tanpa dukungan dari pembuatan kebijakan misalnya, sulit mewujudkan penanggulangan zoonosis terintegrasi,” imbuhnya. cakrawalamedia.co.id (Nta)
