TASIKMALAYA (CAMEON) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB)Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), di salah satu rumah makan di Singaparna, Kamis (28/09/2017).
Kepala DPMDPAKB Kabupaten Tasikmalaya, Wawan Effendi, mengatakan rapat koordinasi itu salah bentuk koordinasi dengan semua stakeholder dalam rangka mengantisipasi timbulnya permasalahan sosial di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan obat-obatan, traficking, pelecehan seksual dan lain-lain.
“Diharapkan, kita bisa bekerja secara sinergis, sehingga persoalan di lapangan bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Yayah Wahyuningsih, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menambahkan, rapat koordinasi itu digelar untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menyebutkan, dalam periode Januari hingga September tercatat ada 32 kasus, mulai perdagangan manusia, pelecehan seksual terhadap anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
Pihaknya mengaku sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti itu. Namun, kenyataannya selalu saja ada kasus yang mengagetkan banyak orang.
“Kita tidak bisa memantau 24 jam seluruh masyarakat. Jangankan pemerintah, ibu ke anaknya saja tidak bisa memantau selama 24 jam. Sering kecolongan juga. Tapi saya meyakini, peran keluarga lebih penting di sini. Pemahaman keagamaan harus ditanamkan kepada anak dan seluruh anggota keluarga,” tutur Yayah. (uk)
