KOTA TASIKMALAYA (CM) – Tingginya angka kelahiran bayi dalam kondisi kurang gizi kronis atau stunting di Kota Tasikmalaya yang mencapai 7.731 per tahun 2020, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kota Tasikmalaya.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Gilman Mawardi,S.Pd, usai memimpin rapat kerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya di ruang rapat DPRD, Senin (24/05/2021).
“Kita kaget mendapati fakta bahwa angka stunting cukup tinggi. Makanya, kita berharap ke depan tak ada lagi penambahan jumlah anak stunting,” ungkapnya.
Gilman melanjutkan, dalam upaya penanganan masalah stunting terdapat payung hukum berupa Peraturan Gubernur (pergub) yang menekankan perlunya penanganan dengan melibatkan sepuluh organisasi Perangkat Daerah. Namun pergub tersebut juga harus dibarengi dengan Peraturan Walikotanya.
“Pergub dan draf perwalkotnya sudah tersusun, hanya sayang walikotanya belum juga definitif,” keluhnya.
Di Kota Tasikmalaya saat ini terdapat 11.000 bumil yang harus dijamin agar bayi mereka kelak bisa lahir dengan kondisi sehat. Dari jumlah tersebut Pemerintah harus menginventarisir jumlah bumil yang masuk kategori miskin dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Bagi warga miskin yang sudah rutin menerima PKH, mereka sebaiknya dikawal agar bantuan tersebut benar-benar diproyeksikan guna mendukung pemenuhan nutrisi sang bayi,” ucapnya.
Adapun bumil dalam kategori miskin yang bukan penerima PKH, Gilman menyarankan pengalokasian anggaran APBD untuk membantu mereka.
“Sementara bagi bumil kurang mampu yang belum memperoleh PKH, pihaknya merekomendasikan agar APBD bisa mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemenuhan nutrisi anak mereka,” pungkasnya. (Ind)
