News

Anggota Dewan Prihatin dengan Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat

161
×

Anggota Dewan Prihatin dengan Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat

Sebarkan artikel ini
Anggota Dewan Prihatin dengan Angka Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat
Dok Humas DPRD Jabar, Ihsanudin

KOTA BANDUNG (CM) – Sejumlah daerah di Provinsi Jawa Barat berada di level kemiskinan ekstrem. Tercatat 460.327 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560 rumah tangga yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan dan Bandung.

Menanggapi hal ini, Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, M.Si mengaku sangat prihatin dengan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Jawa Barat ini. Karenanya ia meminta Pemprov Jabar serius dan fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.

“Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi,” ungkapnya, Kamis (07/10/2021).

BACA : Anggota DPRD Jabar Kritisi Indikator Angka Kemiskinan Kabupaten Cirebon

Pemprov Jabar, tambah Ihsanudin, harus sinergis dengan pemerintah pusat dan kab/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinergis dan sinkron.

Ihsan menambahkan, Pemprov harus sinergis dengan pemerintah pusat dan kab/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinergis dan sinkron. Ia mencontohkan bagaimana bantuan dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran pada yang membutuhkan.

“Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya,” tambahnya.

Ihsan berpesan, pemerintah harus serius untuk memupus kemiskinan ekstrem dan jangan salah fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan melulu pentingkan pencitraan sementara yang prioritas dikesampingkan.

“Sudah banyak strategi yang disusun, tinggal eksekusinya saja. Konkritnya lagi, jangan membangun “menara gading” sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah,” tegasnya. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *