JAKARTA (CM) – Asap gas air mata masih tercium di langit Jakarta pada malam 28 Agustus 2025. Jalanan di sekitar pusat ibu kota penuh jejak ban terbakar. Spanduk-spanduk tuntutan berserakan, bercampur dengan pecahan kaca dari etalase toko yang jebol. Dari kejauhan, suara sirine bersahutan, sementara aparat berbaris rapat menahan desakan massa yang sejak sore tak kunjung reda.
Kerusuhan itu, yang pecah pada 25 dan 28 Agustus, bukan hanya meninggalkan puing di jalanan. Ia juga meninggalkan tanda tanya besar, siapa yang diuntungkan dari kegaduhan ini? Publik mulai menggugat TNI dan Polri, dua institusi yang sebenarnya sedang bertugas mengamankan jalannya aksi. Narasi miring cepat beredar, sebagian mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur, sebagian lain menyulut wacana adu domba antara TNI dan Polri.
Agus Winarno, SH, Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), memandang narasi itu berbahaya. Ia menilai ada upaya sistematis membenturkan dua institusi yang selama ini menjadi tiang penopang negara.
“TNI menjaga kedaulatan, Polri menjaga stabilitas. Sinergi mereka harga mati,” kata Agus saat ditemui pada, Jumat, 12 September 2025.
Bagi Agus, kerja sama TNI–Polri bukan sekadar jargon. Ia menyebut komunikasi, koordinasi, hingga operasi bersama selama ini berjalan tanpa gesekan berarti.
“Buktinya, pasca-kerusuhan, kondisi bisa kembali normal. Itu hasil kerja dua institusi itu,” ujarnya.
Namun suara sumbang di ruang publik terus menggaung. Ada yang menyebut TNI sebaiknya kembali mengambil alih keamanan, ada pula yang meniupkan wacana darurat sipil. Agus menilai narasi itu bukan hanya hendak menyudutkan TNI, tetapi juga mendorong militer masuk kembali ke gelanggang politik.
“Sejak reformasi 1998, TNI sudah membuktikan diri tidak lagi bermain di politik praktis. Kalau dipaksa masuk lagi, itu jebakan untuk merusak kredibilitas Presiden,” katanya.
Baca Juga: Relawan Anak Bangsa Nasional Tegaskan Dukungan Penuh kepada Presiden Prabowo
Tentang reformasi Polri, Agus tak menampik perubahan dibutuhkan. Tetapi, menurut dia, mengganti Kapolri tanpa strategi menyeluruh hanya akan menjadi kosmetik politik.
“Reformasi itu proses panjang, perbaikan struktur, budaya organisasi, dan mekanisme pengawasan. Itu jalannya,” ujar Agus.
Agus percaya, sinergi TNI–Polri masih kokoh, meski ada pihak yang mencoba merusaknya.
“Kalau ada yang berniat mengadu domba dua institusi ini, stop dari sekarang,” ujarnya dengan nada tegas.
Di balik kerusuhan akhir Agustus itu, satu hal jelas, yakni narasi adu domba mungkin terus bergulir. Namun, bagi Agus, benteng terakhir pertahanan dan keamanan negara itu tetap berdiri tegak, bersebelahan, menjaga republik dari riuh yang tak kunjung padam.
