JAKARTA, (CAMEON) – Kawasan Industri Kendal (KIK) dibangun dengan investasi sebesar Rp 4,3 triliun. Rencananya, kawasan industri yang berada di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, itu akan diresmikan Presiden Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong, Senin, 14 November 2016.
Apa hubungannya sampai PM Singapura turut meresmikan? Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, menyebutkan, KIK dibangun anak perusahaan PT Jababeka, Graha Buana Cikarang, dengan perusahaan asal Singapura Sembcorp Development Indonesia Pte Ltd.
Menurutnya, KIK dibangun untuk memeratakan pembangunan ekonomi di daerah Jawa Tengah, karena selama ini kawasan industri berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Ia menyebutkan, ada 20 investor yang menyimpan modalnya di KIK. Diperhitungkan, KIK bisa menyerap tenaga kerja sebanyak empat ribu orang.
Direktur KIK, Hyanto Wihadhi, menambahkan, investornya bukan hanya dari Indonesia dan Singapura, tapi ada dari Malaysia dan Jepang. Mereka bergerak di sector makanan, baja, dan furnitur.
Namun, belum juga diresmikan, KIK sudah dipersoalkan warga Aliansi Masyarakat Kendal mempersoalkan KIK, lantaran berbenturan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal 2011-2031.
Dalam RTRW itu Kecamatan Brangsong tidak memenuhi syarat sebagai kawasan industri. Korlap Aliansi Masyarakat Kendal, Bram, mengatakan, seluas 1.200 ha lahan di Kecamatan Brangsong akan dijadikan lahan KIK, plus 1.000 ha di Kecamatan Kaliwungu.
Dari 2.200 hektar tersebut, yang telah ada izinnya hanya 700 hektar. Izin tersebut berdasarkan Keputusan Presiden. Namun, dari 700 hektar itu baru 560 hektar yang sudah dibebaskan, sedangkan sisanya belum.
Ia menegaskan, proses perizinan KIK tidak transparan, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan, termasuk dalam pembebasan lahan. (pey)
