SULTRA (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengandalkan pemantauan harga secara real-time dan intervensi cepat untuk menjaga stabilitas pangan. Strategi ini menjadi salah satu kunci keberhasilan daerah tersebut mempertahankan predikat jawara pengendalian inflasi berturut-turut di wilayah Jawa-Bali.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi memaparkan strategi tersebut dalam agenda Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara itu menjadi ajang berbagi pengalaman antardaerah dalam mengendalikan inflasi.
Asep mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa menunggu harga melonjak sebelum mengambil tindakan. Pemantauan harus dilakukan sejak dini agar gejolak harga bisa diantisipasi sebelum membebani masyarakat.
“Kalau harga sudah bergejolak, pasti ramai. Makanya sebelum kejadian, mending saya pelototin dulu. Mampir ke ruangan TPID untuk memantau harga apa yang sedang naik,” kata Asep dalam keterangannya, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut dia, kecepatan mengambil keputusan bergantung pada akurasi data dan kelancaran komunikasi. Pemkab Tasikmalaya memantau perkembangan harga dari sejumlah pasar yang telah ditunjuk sebagai sumber informasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dapat merespons kenaikan harga pada hari yang sama. Jika harga komoditas mulai naik pada pukul 09.00 atau 10.00, intervensi bisa dilakukan pada sore harinya.
“Misalkan kenaikan harga terjadi jam 9 atau 10 pagi, sore hari kita sudah bisa intervensi. Kolaborasi antardaerah itu penting, selain pelaporan secara akurat dari pasar-pasar,” ujarnya.
Pemkab Tasikmalaya juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah daerah lain untuk mengatasi kekurangan pasokan komoditas tertentu. Kerja sama ini menjadi penopang agar ketersediaan barang di pasar tetap terjaga dan harga tidak melonjak.
“Kita selalu bekerja sama dengan Bulog, jadi kekurangan pasokan selalu terpenuhi. Makanya harga bisa terkendali,” tutur Asep.
Selain memantau harga dan menjaga distribusi, pemerintah daerah rutin menggelar operasi pasar, Gelar Pangan Murah (GPM), serta operasi pasar murah bersubsidi. Langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Upaya pengendalian juga dilakukan dari sisi produksi. Pemkab Tasikmalaya menyiapkan lahan budidaya padi untuk menghasilkan benih guna menjaga kesinambungan pasokan dan mencegah kelangkaan benih.
Asep berharap pengalaman Tasikmalaya dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam memperkuat pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurut dia, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh komunikasi dan kemauan untuk bekerja sama.
“Minimal untuk tahun 2026 kami masih bisa tersenyum untuk membangun daerah. Mudah-mudahan sesi berbagi pengalaman ini menjadi motivasi untuk daerah lain. Yang penting komunikasi lancar dan niatnya baik,” kata dia.
