KAB.TASIK (CM) – Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan dari Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin.
Cecep mengatakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada prinsipnya siap mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penerapan pola kerja baru bagi ASN di daerah.
Hal itu disampaikan Cecep usai hari pertama masuk kerja ASN setelah libur Hari Raya Idulfitri. Ia mengaku telah mencermati arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung pentingnya langkah antisipatif menghadapi dinamika geopolitik global yang berpengaruh terhadap kondisi energi nasional.
Menurut Cecep, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan memungkinkan adanya penyesuaian sistem kerja ASN. Jika sebelumnya bekerja lima hari penuh di kantor, maka ke depan dapat diatur menjadi empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah.
“Hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena pada dasarnya kita sudah memiliki pengalaman bekerja tanpa harus selalu bertatap muka secara langsung,” kata Cecep.
Meski demikian, ia menegaskan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN.
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh terganggu, baik saat pegawai bekerja di kantor maupun ketika menjalankan tugas dari rumah.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengembangkan sistem digitalisasi dalam pelayanan publik.
Cecep menyebutkan sejumlah layanan pemerintahan saat ini sudah dapat diakses secara daring sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
“Pelayanan tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka. Banyak yang sudah bisa dilakukan secara online, dan itu sudah diterapkan di setiap dinas,” ujarnya.
Selain dalam pelayanan publik, pemanfaatan teknologi juga telah digunakan dalam berbagai kegiatan internal pemerintahan seperti rapat dan koordinasi antarpegawai.
Menurut Cecep, pemanfaatan teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menjadi bagian dari adaptasi birokrasi terhadap perkembangan digital.
Dengan kesiapan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya optimistis kebijakan WFH dapat diterapkan secara efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
