KOTA TASIK (CM) – Sektor peternakan rakyat domba dan kambing dinilai masih berjalan tanpa fondasi sistem yang kuat. Di berbagai daerah, termasuk Kota Tasikmalaya, para peternak bertahan lebih karena daya juang pribadi ketimbang dukungan kebijakan yang terstruktur.
Di desa-desa, domba dan kambing bukan sekadar hewan ternak. Bagi banyak keluarga, ternak menjadi tabungan hidup, sumber biaya pendidikan anak, hingga penopang ekonomi saat kondisi krisis. Namun, sektor yang menopang ekonomi rumah tangga pedesaan ini disebut belum mendapat perhatian strategis dalam kebijakan nasional.
Persoalan tersebut kembali mencuat setelah adanya diskusi antara sejumlah pelaku usaha peternakan dengan tim dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan klasik yang selama ini dihadapi peternak kembali mengemuka.
Pengurus Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI) Kota Tasikmalaya, Widi Rinaldi, mengatakan peternakan rakyat sejatinya menjadi fondasi ekonomi desa, tetapi belum ditopang sistem perlindungan usaha yang memadai.
“Peternak selama ini dipaksa mandiri. Bukan mandiri karena diberdayakan, tetapi karena memang tidak ada sistem besar yang melindungi keberlangsungan usaha mereka,” kata Widi, Minggu 15 Februari 2026.
Menurut dia, kemandirian yang terjadi di lapangan bukanlah hasil dari akses permodalan yang luas, teknologi yang mudah dijangkau, maupun kepastian pasar.
“Sebaliknya, peternak harus menghadapi keterbatasan modal, fluktuasi harga ternak, serta minimnya instrumen perlindungan saat harga anjlok,” jelasnya.
Berbagai program bantuan sebenarnya pernah digulirkan pemerintah, mulai dari distribusi ternak, pelatihan, hingga pendampingan. Namun, Widi menilai sejumlah program tersebut belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
“Contohnya bantuan pakan yang tidak berkelanjutan, teknologi yang sulit dioperasikan oleh peternak kecil, hingga pendampingan yang berhenti setelah proyek selesai. Situasi ini membuat peternak kembali menghadapi tantangan yang sama tanpa solusi jangka panjang,” ungkapnya.
Di sisi lain, tekanan terhadap usaha peternakan rakyat terus meningkat. Harga pakan cenderung naik, inflasi memengaruhi daya beli masyarakat, serta siklus harga ternak yang tidak stabil membuat peternak kesulitan merencanakan usaha. Akses pembiayaan juga dinilai masih terbatas, sementara hilirisasi produk ternak belum berkembang optimal.
“Dalam kondisi ini, banyak peternak lebih fokus bertahan ketimbang melakukan ekspansi usaha. Padahal secara makro, sektor ini melibatkan jutaan rumah tangga dan berkontribusi besar terhadap perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.
Widi menegaskan, pemerintah perlu memandang peternakan rakyat sebagai sektor strategis, bukan sektor pinggiran. Selain menopang ekonomi desa, peternakan juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan berbasis protein hewani dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Ketika peternak melemah, dampaknya langsung terasa pada ekonomi desa, daya beli masyarakat, hingga ketahanan pangan daerah, karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan jangka pendek, melainkan kebijakan yang berpihak secara serius dan terstruktur guna memastikan keberlanjutan usaha peternakan rakyat,” pungkasnya.
