KOTA TASIK (CM) – Di tengah gegap gempita laga El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, kegelisahan lain justru mengemuka di Kota Tasikmalaya. Bukan soal skor atau rivalitas, melainkan hilangnya lapangan sepak bola dan semakin menyempitnya ruang publik bagi warga.
Keresahan tersebut mengemuka dalam Diskusi Budaya yang digelar Komunitas Cermin Tasikmalaya bersama Lembaga Seni Mahasiswa Islam (LSMI) HMI Cabang Tasikmalaya di Buleud Gallery & Studio, Jalan Pemuda, Kota Tasikmalaya, Minggu 11 Januari 2026.
Diskusi mengangkat tema “Sepak Bola antara Permainan, Olahraga, dan Industri”, sebagai refleksi kritis atas perubahan wajah sepak bola, khususnya di tingkat lokal.
Moderator diskusi, Ashmansyah Timutiah atau akrab disapa Acong, menilai sepak bola di Kota Tasikmalaya kini tidak lagi sepenuhnya menjadi permainan rakyat yang tumbuh dari ruang-ruang kampung.
Menurut dia, sepak bola perlahan berubah menjadi komoditas industri hiburan yang berimplikasi pada hilangnya ruang bermain gratis.
“Dulu lapangan sepak bola hampir selalu ada di sekitar kantor desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Alun-alun pun hidup sebagai ruang publik. Sekarang kita harus jujur, di beberapa kelurahan Kota Tasikmalaya lapangan sepak bola sudah tidak ada,” ujar Acong.
Ia menambahkan, hilangnya lapangan berdampak langsung pada anak-anak dan remaja. Akses bermain sepak bola kini harus melalui lapangan mini soccer atau futsal berbayar.
“Kalau mau main, harus sewa lapangan. Tarifnya bisa Rp 150.000 per jam. Ini jelas tidak adil bagi semua kalangan,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut Acong, memaksa anak-anak bermain di ruang yang tidak semestinya, seperti jalan raya, gang sempit, hingga area parkir. Fenomena itu menjadi penanda hilangnya ruang hidup sepak bola rakyat.
Selain soal ruang, Acong juga menyoroti industrialisasi sepak bola yang semakin kuat. Lapangan diperlakukan seperti pabrik, sementara pemain direduksi menjadi komoditas pasar.
“Harga pemain ditentukan pasar, agen mengatur arah karier, dan nilai kemanusiaan terpinggirkan. Padahal sepak bola adalah produk kebudayaan, bukan sekadar industri,” tegasnya.
Ketua Askot PSSI Kota Tasikmalaya, H Wahid, mengakui adanya pergeseran besar dalam dunia sepak bola modern. Menurut dia, sepak bola hari ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik dan eksploitasi ekonomi.
“Sepak bola sekarang selalu bersinggungan dengan politik, dari tingkat nasional sampai daerah. Itu realitas,” ujar Wahid.
Namun, ia menilai persoalan mendasar di Kota Tasikmalaya tetap terletak pada minimnya fasilitas lapangan. Akibatnya, akses menuju sepak bola prestasi dan profesional menjadi tidak setara.
“Yang punya uang bisa masuk sekolah sepak bola atau akademi. Yang tidak, hanya bisa bermain seadanya. Padahal dulu kita semua merasakan main bola gratis di sore hari,” katanya.
Wahid mencontohkan, di wilayah pedesaan, sawah saat musim kemarau masih kerap dimanfaatkan sebagai lapangan dadakan. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, tradisi turnamen kampung semakin menghilang.
Dari sisi pemerintah, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Momon Suryaman, mengatakan pihaknya tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk tiga lapangan sepak bola, yakni Lapangan Karikil, Sambong, dan Wirabuana.
Namun, menurut Momon, lapangan di Kota Tasikmalaya memiliki fungsi sosial yang kompleks dan tidak semata-mata untuk olahraga.
“Lapangan bukan hanya untuk sepak bola. Ada upacara, kesenian, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kalau distandarkan penuh sebagai lapangan sepak bola, dampaknya juga harus dipikirkan,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga akses publik dan keberlanjutan fungsi sosial lapangan bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Tasikmalaya (DKKT), Tatang Supriatna Sumpena atau Tatang Pahat, menilai tingginya aktivitas warga di ruang-ruang tak resmi merupakan indikator krisis ruang publik.
“Ketika perempatan atau badan jalan berubah menjadi ruang berkumpul, itu tanda kebutuhan ruang publik tidak terpenuhi,” ujarnya.
Menurut Tatang, euforia sepak bola, termasuk saat Persikotas berprestasi, kerap tidak sejalan dengan keberpihakan nyata terhadap penyediaan lapangan dan ruang publik.
“Sepak bola sering dijadikan kendaraan politik karena semua orang suka bola. Tapi keberpihakan terhadap ruang bermain justru tertinggal,” tegasnya.
Diskusi budaya tersebut ditutup dengan nonton bareng laga Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Sorak sorai dan rivalitas memenuhi ruangan, namun di balik euforia itu tersimpan pekerjaan rumah besar bagi Kota Tasikmalaya: mengembalikan sepak bola ke akarnya sebagai permainan rakyat yang adil, inklusif, dan berakar pada kebudayaan.
